beritahariini.news – Sebuah video yang berisi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam video tersebut, Hasto menyinggung dugaan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebutnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pertemuan dengan Novel Baswedan, Awal Mula Isu Mencuat
Hasto mengungkapkan bahwa cerita ini bermula pada 7 Mei 2024, ketika dirinya menghadiri pidato bertajuk Pemilu dan Jalan Kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sri Sulistyowati di Universitas Indonesia (UI). Dalam kesempatan tersebut, Hasto bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat sipil, termasuk mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dan pengamat politik, Rocky Gerung.
Dalam pertemuan itu, Novel Baswedan sempat menanyakan langsung kepada Hasto Kristiyanto mengenai kebenaran isu bahwa PDI Perjuangan menjadi dalang di balik revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Also Read
“Saat itu, Mas Novel bertanya kepada saya, ‘Apakah benar PDI Perjuangan yang memelopori revisi UU KPK yang justru melemahkan pemberantasan korupsi?’ Saya menjawab dengan tegas bahwa itu tidak benar,” ujar Hasto dalam video yang beredar luas pada Sabtu (22/2/2025).
Hasto: Jokowi Diuntungkan, PDIP yang Disalahkan
Hasto mengklaim bahwa setiap kebijakan yang berdampak buruk terhadap pemerintahan Jokowi sering kali dikaitkan dengan PDI Perjuangan dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sebaliknya, jika ada kebijakan yang berhasil, maka kredit sepenuhnya diberikan kepada Presiden Jokowi tanpa memberi manfaat politik bagi PDIP.
BACA JUGA : Gaya Hidup Sehat: Definisi, Manfaat, dan Cara Menerapkannya
Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Hasto menegaskan bahwa partainya tetap berkomitmen dalam memerangi korupsi. Oleh karena itu, tuduhan bahwa PDIP merupakan dalang di balik revisi UU KPK menurutnya adalah sesuatu yang tidak berdasar.
Pertemuan dengan Jokowi: Isyarat Kuat Pelemahan KPK?
Dalam video tersebut, Hasto juga mengungkap pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka sebelum Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan.
Hasto mengaku sempat mempertanyakan langsung kepada Presiden Jokowi tentang rencana pencalonan putra dan menantunya tersebut.
“Saya bertanya, ‘Pak Presiden, apakah benar Bapak ingin mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota?’ Beliau sempat terdiam, lalu saya menjelaskan bahwa dengan jabatan tersebut, mereka akan menjadi pejabat negara yang rentan terhadap berbagai bentuk gratifikasi dan korupsi,” ungkapnya.
Hasto merasa bahwa pertanyaannya cukup mengusik perhatian Presiden Jokowi. Sebab, ia menilai bahwa penempatan Gibran dan Bobby di posisi strategis sebagai kepala daerah berpotensi menimbulkan berbagai risiko politik, mengingat posisi Jokowi sebagai kepala negara yang kerap mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Pengakuan Menteri: Jokowi Perintahkan Revisi UU KPK
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima seorang menteri yang menyampaikan bahwa revisi UU KPK dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Dalam revisi tersebut, terdapat perubahan beberapa pasal yang dianggap melemahkan fungsi KPK, termasuk penghapusan status penyidik independen dan pembatasan wewenang pimpinan KPK.
Tidak hanya itu, Hasto juga mengklaim bahwa dalam pertemuan tersebut, sang menteri menyebutkan bahwa dana sebesar 3 juta USD diperlukan untuk melancarkan revisi UU KPK di DPR.
“Mengapa revisi ini berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi memiliki kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby. Sejarah mencatat bahwa revisi UU KPK ini dilakukan sebelum Pilkada Serentak, di mana Gibran dan Bobby mencalonkan diri sebagai wali kota. Setelah terpilih, mereka menjadi lebih aman dari ancaman hukum karena KPK telah dilemahkan,” beber Hasto.
Juru Bicara PDIP: Video Hasto Kristiyanto Asli, Tapi Tidak Jelas Kapan Direkam
Terkait beredarnya video tersebut, Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, tidak membantah bahwa rekaman tersebut memang merupakan pernyataan Hasto Kristiyanto. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan video itu direkam dan dalam konteks apa pernyataan tersebut disampaikan.
Pernyataan Hasto Kristiyanto dalam video ini tentu saja memicu reaksi publik. Sebagian pihak menilai bahwa ini merupakan indikasi adanya perpecahan politik antara PDIP dan Presiden Jokowi, sementara yang lain melihatnya sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran di balik pelemahan KPK.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait tudingan yang disampaikan dalam video tersebut. Namun, video ini telah memicu perdebatan luas mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas revisi UU KPK yang kontroversial ini.
