beritahariini.news – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan menerapkan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk menjaga keseimbangan fiskal, sehingga sektor lain tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.
“Kita akan terus mengembangkan berbagai creative financing, sehingga APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif dan mampu mendukung sektor lainnya, tidak hanya perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.
Also Read
Strategi Pembiayaan Program 3 Juta Rumah
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis dengan mengombinasikan instrumen fiskal dan moneter. Beberapa mekanisme utama yang akan digunakan antara lain:
1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Salah satu skema utama yang akan digunakan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini merupakan bentuk pendanaan dari APBN dengan suku bunga rendah, yang disalurkan melalui Tapera dan perbankan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.
“Kalau dari sisi fiskal, kita sudah memiliki banyak instrumen untuk mendukung sektor perumahan, salah satunya melalui FLPP. Program ini memberikan suku bunga sangat rendah dengan sumber dana dari APBN yang kemudian disalurkan oleh Tapera dan perbankan,” jelas Sri Mulyani.
BACA JUGA : Pelantikan Bersejarah: Presiden Prabowo Subianto Lantik 961 Kepala dan Wakil Kepala Daerah Serentak
Dengan adanya FLPP, masyarakat dapat memperoleh kredit rumah dengan bunga yang jauh lebih terjangkau, sehingga mereka bisa memiliki hunian layak dengan beban finansial yang lebih ringan.
2. Penanaman Modal Negara (PMN) untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)
Selain FLPP, pemerintah juga akan menyalurkan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dana ini akan diintegrasikan dengan perbankan untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi MBR.
“Kami juga memberikan PMN kepada PT SMF, yang nantinya akan digunakan bersama perbankan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah,” tambahnya.
Program ini bertujuan untuk menekan biaya pembiayaan rumah bagi MBR, dengan memanfaatkan dana murah yang bersumber langsung dari APBN.
“Masyarakat berpenghasilan rendah memang akan menikmati subsidi. Oleh karena itu, dana yang digunakan harus berasal dari sumber yang paling murah, yaitu dari APBN langsung,” ungkap Menkeu.
3. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan
Sebagai upaya tambahan, pemerintah juga akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor perumahan. Dana yang diperoleh dari SBN ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam implementasinya, skema FLPP akan diperbesar volumenya agar lebih banyak masyarakat bisa memperoleh manfaatnya. Dengan demikian, keterjangkauan perumahan bagi MBR bisa semakin meningkat.
Kolaborasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan Bank Himbara
Untuk mendukung program ini, pemerintah juga berkolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Himbara. Salah satu strategi yang digunakan adalah memanfaatkan fasilitas kredit dari Giro Wajib Minimum (GWM) yang telah diturunkan, dengan alokasi mencapai Rp80 triliun.
“Kami juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK, dan Bank Himbara untuk memanfaatkan fasilitas kredit dari GWM yang telah diturunkan, yaitu sebesar Rp80 triliun,” kata Sri Mulyani.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan masyarakat terhadap rumah, baik untuk kategori MBR maupun rumah komersial.
“Dengan adanya dukungan ini, kita berharap semakin banyak masyarakat yang bisa membeli rumah dengan fasilitas MBR ataupun rumah komersial melalui mekanisme yang lebih terjangkau,” jelasnya.
Pengelolaan APBN Tetap Hati-Hati
Meski pemerintah berkomitmen untuk mendukung program 3 juta rumah, Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan APBN akan tetap dilakukan secara hati-hati. Pemerintah tidak akan mengesampingkan sektor lain, dan tetap memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara seimbang untuk berbagai kebutuhan pembangunan nasional.
“Kami akan tetap mengelola APBN dengan cermat, agar tetap dapat mendukung berbagai program strategis lainnya, termasuk perumahan,” tutupnya.
Kesimpulan
Pemerintah memastikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tidak akan membebani APBN, berkat penerapan skema pembiayaan kreatif. Berbagai instrumen seperti FLPP, PMN untuk PT SMF, penerbitan SBN Perumahan, dan kolaborasi dengan perbankan akan dimanfaatkan untuk memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan strategi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.
