Presiden Prabowo Tegaskan Supremasi Sipil, Jawab Isu Darurat Militer dalam Pertemuan dengan GNB

beritahariini.news – Pada Kamis (11/9/2025) malam, Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu membahas berbagai isu strategis, termasuk kekhawatiran publik mengenai kemungkinan diberlakukannya darurat militer serta urgensi memperkuat supremasi sipil dalam tata kelola negara.

Tokoh-tokoh lintas agama dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam GNB menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Presiden, mulai dari posisi TNI dalam ruang sipil, reformasi kepolisian, hingga kebutuhan investigasi independen atas kerusuhan besar yang terjadi pada Agustus 2025.

Prabowo Pastikan Supremasi Sipil Tetap Dijaga

Isu darurat militer menjadi salah satu pokok pembahasan yang cukup dominan dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo dengan tegas menepis kekhawatiran akan melemahnya peran sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil,” ujar Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama sekaligus anggota GNB, usai pertemuan.

Lukman menambahkan bahwa pernyataan Presiden berulang kali menegaskan komitmen itu, sehingga masyarakat diharapkan memberi kesempatan untuk melihat realisasi janji tersebut dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

GNB Tekankan Profesionalisme TNI

Selain isu darurat militer, GNB juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para tokoh bangsa itu menekankan bahwa prajurit TNI seharusnya difokuskan pada tugas pokok dan fungsi pertahanan negara, tanpa harus disibukkan oleh pekerjaan yang tidak relevan dengan perannya.

“Untuk menjadikan TNI profesional, prajurit harus fokus pada tugas inti. Jangan dibebani dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan peran pokoknya. Inilah bentuk nyata dari supremasi sipil,” tegas Lukman.

Dengan demikian, TNI dapat semakin kuat sebagai institusi pertahanan murni yang berdiri kokoh dalam menjaga kedaulatan negara.

BACA JUGA : Pakar UMY: Menteri Baru Hasil Reshuffle Wajib Hindari Kontroversi dan Fokus pada Kinerja Nyata

Usulan Reformasi Polri dan Investigasi Prahara Agustus 2025

Isu lain yang mencuat dalam dialog tersebut adalah tuntutan GNB agar pemerintah segera membentuk komisi reformasi Polri serta komisi investigasi independen untuk menyelidiki rentetan kerusuhan pada Agustus 2025, yang mereka sebut sebagai “Prahara Agustus”.

Kerusuhan tersebut menimbulkan keresahan publik, dengan ribuan orang ditahan dan muncul dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganannya. GNB menilai hanya komisi independen yang memiliki legitimasi moral dan kepercayaan publik untuk mengurai fakta yang sebenarnya terjadi.

Presiden Prabowo, menurut Lukman dan tokoh GNB lainnya, menyatakan persetujuan atas usulan tersebut. Hal ini dinilai sebagai langkah maju untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian maupun pemerintah secara keseluruhan.

Komposisi Tokoh GNB yang Hadir di Istana

Pertemuan dengan Presiden Prabowo turut dihadiri sejumlah tokoh penting lintas agama, akademisi, dan pegiat masyarakat sipil, di antaranya:

• Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid

• Romo Franz Magnis-Suseno SJ

• Prof. M. Quraish Shihab

• KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus)

• Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo

• Omi Komariah Nurcholish Madjid

• Prof. Dr. Amin Abdullah

• Bhikkhu Pannyavaro Mahathera

• Alissa Q. Wahid

• Lukman Hakim Saifuddin

• Karlina Rohima Supelli

• Pendeta Jacky Manuputty

• Pendeta Gomar Gultom

• Romo A. Setyo Wibowo SJ

• Erry Riyana Hardjapamekas

• Eri Seda

• Laode Moh. Syarif

• Makarim Wibisono

• Komaruddin Hidayat

• Slamet Rahardjo

Keberagaman latar belakang peserta menegaskan posisi GNB sebagai wadah suara moral bangsa, yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

BACA JUGA : Muhammadiyah Dorong Akademisi Lakukan Riset Dampak Regulasi, Kader Dipersiapkan Jadi Pemimpin Publik Berintegritas

Komitmen Pemerintah dalam Menjaga Demokrasi

Dengan menyatakan komitmen menjaga supremasi sipil, Presiden Prabowo berupaya mengirim sinyal positif kepada publik bahwa pemerintahannya tetap berpegang pada prinsip demokrasi.

Langkah ini penting mengingat sejarah Indonesia pernah diwarnai oleh ketegangan antara sipil dan militer, terutama pada masa lalu ketika militer memiliki peran besar dalam politik domestik. Komitmen ini juga sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (3) yang menegaskan peran TNI sebatas pertahanan negara, sementara urusan penegakan hukum dan keamanan publik berada di bawah kendali kepolisian.

Harapan Publik atas Implementasi Nyata

Meski komitmen sudah ditegaskan, GNB dan masyarakat sipil menilai hal terpenting adalah implementasi di lapangan. Publik menanti bagaimana kebijakan Presiden akan dijalankan untuk benar-benar memperkuat peran sipil, menata ulang peran militer, serta mempercepat reformasi kepolisian.

Lukman Hakim Saifuddin menekankan bahwa janji Presiden harus dibuktikan dengan langkah nyata agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan menegaskan arah pemerintahan dalam menjaga supremasi sipil. Dengan menepis isu darurat militer, menekankan profesionalisme TNI, serta menyetujui pembentukan komisi reformasi Polri dan komisi investigasi independen, Prabowo berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Keterlibatan tokoh-tokoh lintas agama dan masyarakat sipil memperkuat makna pertemuan ini sebagai wujud dialog demokratis. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa janji-janji tersebut benar-benar terwujud dalam kebijakan konkret yang memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi sipil di Indonesia.