beritahariini.news – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengajak kalangan akademisi, khususnya yang berasal dari lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, untuk lebih aktif melakukan riset berbasis analisis sosial terhadap berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, banyak persoalan masyarakat saat ini bersumber dari regulasi yang disusun di tingkat hulu, tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Dari berbagai masalah yang kami kaji di Indonesia, muaranya ada di bagian hulu, yakni peraturan yang dibuat. Dampaknya kemudian terasa di hilir berupa kasus-kasus yang menimpa masyarakat,” ujar Busyro saat menghadiri Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah di Pekalongan, Minggu (7/9/2025).
Peraturan Berbasis Asumsi dan Kepentingan Modal
Busyro menyoroti bahwa banyak undang-undang dan kebijakan yang disusun bukan berdasarkan problematika masyarakat, melainkan lebih condong pada asumsi dan kepentingan ekonomi elite. Ia mencontohkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba, yang dalam pelaksanaannya menimbulkan polemik di berbagai daerah.
Also Read
“Saya melihat langsung dampak pertambangan di Halmahera, lahannya sangat luas dan menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia menyinggung konflik pengembangan kawasan Rempang, Kepulauan Riau, yang sempat menimbulkan kegaduhan baik secara fisik maupun nonfisik. Bagi Muhammadiyah, hal-hal semacam ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat hanya akan memunculkan persoalan sosial baru.
BACA JUGA : Partai Golkar Tegaskan Hanya Akui SOKSI Kubu Misbakhun Usai Terbitnya SK Menkum
Kekuatan Politik Harus Didukung Ekonomi yang Mandiri
Ketua PWM Jawa Tengah, KH Tafsir, menambahkan bahwa untuk menghadirkan regulasi yang berpihak pada rakyat, dibutuhkan kekuatan politik yang tidak tunduk pada dominasi ekonomi. “Supaya kekuatan politik ini tidak dikuasai oleh kepentingan ekonomi, maka umat harus memperkuat kemandirian ekonominya,” tegasnya.
Hal ini menjadi bagian dari strategi Muhammadiyah untuk mendorong keseimbangan antara politik dan ekonomi, sehingga kebijakan publik tidak mudah dipengaruhi kepentingan modal.
Pelatihan Kepemimpinan Ideologis Berbasis Islam Berkemajuan
Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional yang digelar LHKP PWM Jateng tahun ini mengusung tema: “Meneguhkan Ideologi Islam Berkemajuan dalam Membangun Kepemimpinan Publik yang Berintegritas dan Progresif”. Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang merupakan kader Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
Ketua LHKP PWM Jateng, Jayusman Arief, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membekali kader dengan wawasan ideologis, keterampilan kepemimpinan, serta kemampuan membaca dinamika sosial-politik secara arif dan bijaksana. “Kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi bagi kader Muhammadiyah agar mampu menjadi aktor strategis di ruang publik, baik sebagai legislator, birokrat, pemimpin organisasi masyarakat, maupun penggerak komunitas,” ujar Jayusman.
Pendekatan Teoritis dan Aplikatif
Pelatihan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teoritis, melainkan juga aplikatif dan kontekstual. Dengan metode ini, kader Muhammadiyah diharapkan tidak hanya memahami konsep ideologi Islam berkemajuan, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam praktik kepemimpinan publik.
“Tujuannya agar kader siap mengemban amanah umat dengan integritas tinggi serta keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat,” tambah Jayusman.
Muhammadiyah ingin memastikan bahwa para kader yang lahir dari pelatihan ini memiliki keteguhan ideologi, kematangan strategi, serta kesiapan untuk mengambil peran penting dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.
BACA JUGA : Panglima TNI Pimpin Latihan Puncak Latgabma Super Garuda Shield 2025 di Baturaja
Penguatan Peran Muhammadiyah di Ranah Publik
LHKP PWM Jawa Tengah menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis Muhammadiyah dalam memperkuat posisi kadernya di ranah publik. Dengan pendekatan kolaboratif dan progresif, Muhammadiyah ingin meneguhkan kembali komitmennya dalam membentuk kepemimpinan publik yang berkemajuan, berintegritas, dan bermanfaat luas bagi umat dan bangsa.
Kader Muhammadiyah yang ditempa melalui pelatihan ini diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang responsif terhadap persoalan rakyat, mengutamakan keadilan, serta bebas dari kepentingan sempit politik praktis maupun dominasi modal.
Narasumber Pelatihan: Perpaduan Akademisi, Politisi, dan Praktisi
Untuk memperkaya wawasan para peserta, pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain:
-
Dr. Muh Haris, anggota DPR RI.
-
KH Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah.
-
Harun Abdul Khafizh, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil XIII.
-
Edi Faisol, praktisi media sekaligus Pemimpin Redaksi TV Simpo.
-
Ali Reza, Asisten I Setda Kabupaten Pekalongan yang mewakili Bupati Pekalongan, Fadia A. Rafiq.
Kehadiran para narasumber ini diharapkan memberikan sudut pandang yang komprehensif bagi peserta, mencakup aspek kebijakan publik, ideologi, hingga komunikasi massa.
Riset Regulasi untuk Kepemimpinan Publik yang Berpihak
Seruan Muhammadiyah agar akademisi melakukan riset terhadap dampak regulasi menegaskan pentingnya kebijakan publik yang berbasis pada analisis sosial dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan kajian akademik yang kuat, diharapkan lahir regulasi yang adil, berkelanjutan, serta tidak didominasi oleh kepentingan modal.
Melalui pelatihan ideologi kepemimpinan, Muhammadiyah juga mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin publik berintegritas yang mampu menghadirkan solusi bagi problematika bangsa. Dukungan ideologi Islam berkemajuan, konsolidasi kader, serta pelatihan yang aplikatif menjadi modal penting agar Muhammadiyah terus berkontribusi membangun Indonesia yang berkeadilan, berkemajuan, dan bermartabat.
