Krisis Kemanusiaan di Gaza: 549 Warga Palestina Tewas, Ribuan Luka Saat Berebut Makanan
Krisis Kemanusiaan di Gaza: 549 Warga Palestina Tewas, Ribuan Luka Saat Berebut Makanan
beritahariini.news — Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza kian mengkhawatirkan. Kekurangan pangan yang ekstrem telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang mendalam. Sejak 27 Mei 2025, sebanyak 549 warga Palestina kehilangan nyawa, dan lebih dari 4.000 lainnya mengalami luka-luka ketika mencoba memperoleh makanan demi kelangsungan hidup. Perjuangan mendapatkan bantuan pangan kini menjadi taruhan antara hidup dan mati di wilayah yang dikepung ini.
Laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan (MoH) di Gaza, sebagaimana dikutip oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), menyebutkan bahwa mayoritas korban tertembak saat berusaha mendekati titik distribusi bantuan yang dikelola oleh pihak AS-Israel. Lokasi distribusi tersebut sengaja didirikan di zona-zona militer yang sangat berisiko, membuat proses pengambilan bantuan sama bahayanya dengan berada di medan perang.
“Sebagian besar korban mengalami luka tembak saat mencoba mengakses bantuan dari titik distribusi yang dikelola langsung oleh AS-Israel, yang notabene berada dalam wilayah militer yang dijaga ketat,” ujar Jonathan Whittall, Kepala Kantor OCHA untuk Wilayah Palestina yang Diduduki.
Sejak akhir Mei, distribusi bantuan di Gaza tak lagi sepenuhnya diatur oleh lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Melainkan, bantuan tersebut kini didistribusikan secara unilateral oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga yang memperoleh dukungan dari otoritas AS dan Israel, tanpa koordinasi dengan PBB atau organisasi non-pemerintah yang telah beroperasi sebelumnya.
Distribusi bantuan melalui GHF justru menghadirkan risiko tinggi bagi warga Gaza. Alih-alih menjadi solusi, sistem distribusi ini justru memperbesar potensi jatuhnya korban sipil. Warga yang mendekat untuk mengambil makanan menghadapi ancaman tembakan, pengusiran paksa, bahkan penganiayaan. Hal ini semakin menunjukkan betapa distribusi bantuan di wilayah konflik tidak hanya memerlukan logistik, tetapi juga jaminan keamanan yang sangat minim saat ini.
Dalam situasi yang serba sulit, masyarakat Gaza terpaksa membuat pilihan-pilihan tragis. Banyak warga, terutama orang tua, dengan sengaja mengorbankan jatah makanannya untuk anak-anak dan lansia. Namun, tindakan heroik ini tak mampu membendung laju malnutrisi yang kini menyebar luas di kalangan anak-anak.
Menurut laporan medis, sejak Januari 2025, rata-rata 112 anak per hari harus dirawat akibat kekurangan gizi akut. Mereka tidak lagi memiliki akses ke makanan bergizi seimbang. Sebagian besar keluarga hanya dapat mengonsumsi kaldu encer, lentil, nasi, atau bahkan campuran rempah dan minyak zaitun yang dikenal sebagai duqqa.
“Ketika anak-anak saya terbangun di tengah malam karena lapar, saya hanya bisa berkata ‘Minumlah air dan pejamkan mata’. Itu menghancurkan hati saya,” ungkap seorang ibu yang tak ingin disebutkan namanya.
Sistem Layanan Umum Gaza di Ambang Kolaps
Dampak dari pengepungan dan pemboman yang terus berlangsung juga menghancurkan sistem layanan publik di Gaza. Kekurangan bahan bakar telah melumpuhkan hampir seluruh fasilitas esensial.
Hanya 40 persen fasilitas air bersih yang masih berfungsi. Akibatnya, 93 persen rumah tangga mengalami krisis air. Layanan kesehatan pun tak luput dari krisis. Peralatan medis tidak dapat beroperasi optimal karena ketergantungan pada listrik, yang kini sangat terbatas. Penyimpanan obat-obatan menjadi tidak aman dan rentan rusak karena suhu yang tidak terjaga.
Kondisi ini menempatkan pasien, terutama yang membutuhkan perawatan intensif seperti cuci darah dan inkubator bayi, dalam posisi paling rentan.
Gelombang Pengungsian Berulang dan Tak Berujung
Kembali meningkatnya intensitas pemboman sejak 18 Maret 2025, pasca-gencatan senjata 42 hari, telah menyebabkan gelombang pengungsian baru. Lebih dari 684.000 warga Palestina kembali mengungsi, dan sebagian besar dari mereka telah mengungsi berkali-kali sejak awal konflik.
Hingga kini, lebih dari 82 persen wilayah Gaza telah ditetapkan sebagai zona militer oleh Israel, yang membuat pilihan tempat berlindung bagi warga sipil menjadi sangat terbatas. Banyak yang akhirnya memilih bertahan di kamp pengungsian yang penuh sesak, bangunan rusak, atau bahkan di ruang terbuka tanpa perlindungan.
Sekolah-sekolah yang semula menjadi tempat pendidikan kini berubah fungsi menjadi tempat penampungan darurat.
“Sekolah tidak lagi menjadi tempat belajar, tapi tempat menghindari peluru dan bertahan hidup,” ujar Kamla, seorang guru dari UNRWA di Nuseirat.
Krisis Tempat Penampungan Semakin Parah
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa kondisi tempat penampungan di Gaza semakin memburuk. Tidak ada pasokan bahan penampungan seperti tenda, kayu, dan terpal yang diizinkan masuk sejak 1 Maret 2025. Israel memberlakukan blokade total selama hampir 80 hari, dan meskipun beberapa komoditas kemudian diizinkan masuk, bahan untuk tempat penampungan tetap tidak termasuk di dalamnya.
“Kami telah menyiapkan lebih dari 980.000 unit barang penampungan untuk dikirim ke Gaza, namun tidak ada otorisasi dari otoritas Israel hingga kini,” terang Stéphane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB.
Situasi ini menyebabkan ribuan keluarga tinggal tanpa atap yang memadai, tanpa privasi, dan terpapar langsung cuaca ekstrem dan risiko penyakit. Penyakit kulit, diare, hingga infeksi saluran pernapasan mulai mewabah di kalangan pengungsi, khususnya anak-anak dan lansia.
Ketimpangan Akses Bantuan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
PBB dan berbagai lembaga hak asasi manusia mengecam keras sistem distribusi bantuan yang mengabaikan prinsip netralitas dan keselamatan sipil. Penempatan titik distribusi di zona militer serta minimnya akses PBB menjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa yang menjamin perlindungan warga sipil di masa konflik.
Distribusi bantuan yang dikendalikan secara sepihak tanpa pengawasan independen berpotensi membuka ruang praktik diskriminatif, pengkondisian bantuan, dan manipulasi politik. Dalam krisis seperti ini, akses adil terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan perlindungan harus dijamin oleh semua pihak, termasuk yang terlibat dalam konflik.
Kesimpulan: Gaza di Titik Nadir Kemanusiaan
Kondisi di Jalur Gaza telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan akut. Dengan ratusan korban tewas hanya karena mencoba mendapatkan makanan, dan ribuan lainnya hidup tanpa air, tempat berlindung, serta perawatan medis yang layak, komunitas internasional dituntut untuk bertindak cepat.
Perlu langkah-langkah mendesak berupa:
Pembukaan akses penuh dan aman bagi PBB dan LSM internasional ke seluruh wilayah Gaza.
Penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa campur tangan politik atau militer.
Perlindungan terhadap warga sipil, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia.
Penegakan akuntabilitas terhadap semua pelanggaran hukum humaniter.
Tanpa intervensi global yang konkret, Gaza terancam menjadi simbol kegagalan moral dunia terhadap krisis kemanusiaan abad ini.