Kapolri Gandeng Komnas HAM Perkuat Pengawasan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
Kapolri Gandeng Komnas HAM Perkuat Pengawasan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
beritahariini.news – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi dari Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara aparat kepolisian dengan lembaga hak asasi manusia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.
Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan bahwa Polri menjalankan pengamanan unjuk rasa sesuai tahapan hukum yang berlaku. Ia memastikan seluruh penggunaan kekuatan aparat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami melaksanakan tahapan penggunaan kekuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat membatasi kerusuhan yang terjadi,” ujar Kapolri.
Kapolri mengajak Komnas HAM untuk berperan lebih aktif dalam proses pengawasan pengamanan aksi demonstrasi. Salah satu langkah yang ditawarkan adalah membuka akses bagi Komnas HAM untuk memantau jalannya aksi melalui Command Center Polri.
“Komnas HAM RI dapat memantau pelaksanaan aksi unras di Command Center Polri sehingga dapat melihat aksi secara komprehensif,” jelas Kapolri.
Selain itu, Kapolri mendorong adanya koordinasi berkelanjutan antara Polri dan Komnas HAM, khususnya terkait hasil temuan di lapangan, agar potensi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dan permasalahan pasca unjuk rasa cepat diselesaikan.
Dalam audiensi, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah, didampingi Wakil Ketua dan jajaran Komisioner, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke berbagai daerah.
Menurut Anis, Komnas HAM turun langsung ke 19 provinsi dan 13 kabupaten/kota untuk memastikan hak setiap orang yang diamankan dalam aksi demonstrasi tetap dihormati, terutama hak atas pendampingan hukum.
“Komnas HAM sudah turun ke 19 provinsi dan 13 kabupaten/kota untuk memastikan hak setiap pelaku tindak pidana yang ditangani Polri dapat dipenuhi, terutama hak mendapatkan pendampingan hukum,” ujar Anis.
Komnas HAM juga menegaskan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam menangani unjuk rasa sekaligus meminta agar penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
Komitmen Polri Menjunjung Tinggi HAM
Kapolri Listyo Sigit menegaskan bahwa Polri selalu menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk saat mengamankan aksi unjuk rasa yang berpotensi ricuh.
“Polri sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan, terutama dalam memberikan pengamanan aksi unjuk rasa,” ungkap Kapolri.
Ia juga menekankan bahwa prinsip-prinsip HAM menjadi pedoman penting agar setiap tindakan aparat tetap terukur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Polri Terima Saran dan Masukan Komnas HAM
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Polri untuk mendengar masukan eksternal. Kapolri menyampaikan apresiasi atas saran yang diberikan oleh jajaran Komnas HAM demi meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian.
“Polri tentunya akan terus membuka ruang kepada seluruh pihak eksternal, termasuk Komnas HAM, untuk dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan kepolisian yang kami lakukan agar seluruh prosesnya berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional,” tutur Kapolri.
Langkah ini disebut sebagai wujud keterbukaan Polri agar masyarakat dapat menilai langsung profesionalisme aparat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
Kapolri menegaskan bahwa institusinya tidak anti kritik dan siap melakukan evaluasi berkelanjutan demi memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Polri berkomitmen untuk senantiasa menjadi institusi yang tidak anti kritik dan akan terus memperbaiki diri, sehingga dapat semakin dekat dan dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional, transparan, dan humanis.
Makna Strategis Sinergi Polri dan Komnas HAM
Kolaborasi Polri dan Komnas HAM memiliki arti penting dalam konteks demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Kehadiran Komnas HAM dalam proses pengawasan pengamanan unjuk rasa menjadi jaminan bahwa aparat bekerja sesuai aturan, sementara masyarakat tetap terlindungi hak-haknya.
Sinergi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola keamanan yang modern:
Transparan – membuka ruang bagi pengawasan publik dan lembaga independen.
Akuntabel – memastikan setiap tindakan aparat bisa dipertanggungjawabkan.
Humanis – menempatkan HAM sebagai prinsip utama dalam pengamanan.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian dapat semakin diperkuat.
Pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Komnas HAM RI menandai langkah penting dalam membangun sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas HAM. Ajakan Kapolri agar Komnas HAM aktif memantau pengamanan unjuk rasa melalui Command Center Polri menunjukkan komitmen transparansi.
Di sisi lain, Komnas HAM menegaskan dukungannya sekaligus mengingatkan agar hak setiap orang, termasuk mereka yang diamankan saat unjuk rasa, tetap dijamin. Dengan keterbukaan terhadap kritik dan masukan, Polri berharap dapat terus memperbaiki diri sehingga semakin dipercaya masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi terwujudnya pengelolaan keamanan yang demokratis, profesional, dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.