DPRD DKI Jakarta Didemo Mahasiswa: Tuntutan Transparansi, Pemangkasan Tunjangan, hingga Audit BUMD

beritahariini.news – Pada Kamis, 4 September 2025, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi ini bertujuan untuk menyoroti sejumlah kebijakan dewan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait besaran tunjangan perumahan para anggota DPRD DKI Jakarta.

Perwakilan aliansi, Muhammad Ihsan, menyampaikan bahwa mahasiswa menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dari DPRD. Menurutnya, besaran tunjangan perumahan yang diterima para wakil rakyat di Kebon Sirih terlalu tinggi dan jauh melampaui tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR RI.

Sorotan pada Tunjangan Perumahan DPRD

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022, besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD DKI Jakarta mencapai Rp78,8 juta per bulan termasuk pajak. Sementara itu, untuk anggota DPRD besaran tunjangan tercatat sebesar Rp70,4 juta per bulan.

Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan anggota DPR RI, yang selama ini menjadi standar acuan nasional. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan mahasiswa.

“Itu perlu dikaji ulang. Menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar,” ujar Muhammad Ihsan saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, kebijakan ini tidak relevan dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang masih berjuang menghadapi tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. “Kalau bisa, mungkin bukan dihapus, tapi dikurangi,” tambah Ihsan.

BACA JUGA : Wanita Jadi Tersangka, Diduga Picu Kerusuhan Demo DPR Lewat Media Sosial

Tuntutan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD

Selain persoalan tunjangan, mahasiswa juga menuntut agar DPRD DKI Jakarta lebih maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Mereka menilai bahwa selama ini terdapat indikasi lemahnya pengawasan terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola sektor-sektor vital di Jakarta.

Ihsan menegaskan bahwa berbagai kasus di tubuh BUMD harus menjadi perhatian serius DPRD. “Untuk fungsi pengawasan, karena kami melihat bau-bau yang kurang sedap pada BUMD di DKI Jakarta. Jadi kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak,” jelasnya.

BUMD yang dimaksud antara lain:

• Dharma Jaya – perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan distribusi daging.

• Pasar Jaya – pengelola jaringan pasar tradisional di Jakarta.

• Food Station Tjipinang Jaya – sempat menjadi sorotan setelah direktur utamanya tersangkut kasus hukum.

• PAM Jaya – perusahaan penyedia layanan air bersih yang menjadi kebutuhan mendasar warga Jakarta.

• Jakpro (Jakarta Propertindo) – BUMD yang terlibat dalam proyek-proyek besar pembangunan infrastruktur ibu kota.

Menurut mahasiswa, kasus dan isu yang menimpa BUMD tersebut menjadi indikator lemahnya pengawasan DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengontrol kebijakan eksekutif.

Transparansi sebagai Tuntutan Utama

Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi menekankan bahwa transparansi adalah inti dari tuntutan mereka. Transparansi tidak hanya soal anggaran tunjangan dewan, tetapi juga menyangkut bagaimana DPRD mengelola fungsi legislatif, budgeting, dan pengawasan.

Dalam konteks tunjangan perumahan, mahasiswa menilai perlu adanya audit terbuka terkait besaran anggaran, dasar penentuan nilai tunjangan, serta perbandingan dengan daerah lain. Transparansi ini penting agar publik mengetahui apakah kebijakan yang diambil DPRD sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan.

BACA JUGA : Massa Geruduk dan Rusak Rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priok

Momentum Perjuangan Mahasiswa

Demonstrasi di depan Gedung DPRD ini bukan hanya sekadar aksi protes, tetapi juga simbol kepedulian mahasiswa terhadap integritas lembaga legislatif daerah. Tuntutan mereka mencerminkan keresahan masyarakat luas, khususnya mengenai kesenjangan antara hak istimewa pejabat dengan kondisi riil masyarakat.

Kehadiran mahasiswa di ruang publik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa suara rakyat, terutama generasi muda, harus diperhitungkan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Aksi tersebut juga menegaskan peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial yang konsisten memperjuangkan nilai keadilan dan akuntabilitas.

DPRD DKI Jakarta Diminta Lebih Terbuka

Para demonstran berharap DPRD DKI Jakarta lebih terbuka dalam menanggapi aspirasi publik. Mereka meminta agar anggota dewan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merealisasikan tuntutan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut mahasiswa, langkah konkrit yang bisa dilakukan DPRD antara lain:

1. Mengkaji ulang besaran tunjangan perumahan agar lebih proporsional.

2. Meningkatkan pengawasan terhadap BUMD melalui audit menyeluruh.

3. Membuka akses informasi publik terkait alokasi anggaran DPRD.

4. Mengoptimalkan fungsi dewan sebagai penyambung aspirasi masyarakat, bukan hanya sekadar pembuat regulasi.

Tuntutan Reformasi Kebijakan

Aksi mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada 4 September 2025 menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi kebijakan di tubuh dewan. Besaran tunjangan perumahan yang dianggap berlebihan serta lemahnya pengawasan terhadap BUMD menjadi isu utama yang harus segera dijawab.

Transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap masyarakat menjadi tuntutan inti. Mahasiswa menegaskan bahwa DPRD harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang mengutamakan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan internal lembaga.

Dengan adanya desakan ini, publik kini menunggu langkah nyata DPRD DKI Jakarta dalam merespons aspirasi masyarakat. Apakah dewan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tunjangan dan fungsi pengawasan, atau justru mempertahankan status quo yang dapat semakin menurunkan kepercayaan rakyat?