7 Gebrakan Prabowo di Tahun Pertama Pemerintahan: Batalkan PPN 12%, Pangkas Pemborosan APBN
Foto Presiden Prabowo Subianto.
beritahariini.news – Bertepatan dengan hari genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah melakukan evaluasi dan menyampaikan rangkuman kebijakan strategis yang diklaim “menyentuh langsung kehidupan rakyat”. Informasi ini dirilis melalui kanal resmi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan sejumlah rilis Kementerian Keuangan. Berikut ini tujuh langkah utama yang dipaparkan pemerintah, beserta catatan dan tantangannya:
1. Penundaan atau pembatasan kenaikan tarif PPN menjadi 12 %
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) semestinya naik dari 11 % menjadi 12 % per 1 Januari 2025. Namun, pemerintahan Prabowo mengambil keputusan bahwa kenaikan menjadi 12 % hanya akan dikenakan pada barang dan jasa mewah, sementara sebagian besar barang /jasa tetap dikenakan tarif 11 %. Dengan demikian, kebijakan ini diklaim sebagai langkah “pro-rakyat” untuk menjaga daya beli masyarakat.
Catatan: Meskipun demikian, analis fiskal mencatat bahwa daya beli rumah tangga masih belum pulih seperti sebelum pandemi, yang menyebabkan penerimaan pajak konsumsi termasuk PPN tertekan.
2. Efisiensi dan pemangkasan belanja negara/anggaran
Pemerintah mengeluarkan instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran melalui instrumen seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah hingga ratusan triliun rupiah. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan negara dan memberikan ruang fiskal untuk prioritas lain namun kritik muncul bahwa pemangkasan terlalu cepat dan berdampak pada proyek-strategis serta pembangunan daerah.
3. Stimulus ekonomi dan peningkatan ekspor
Salah satu gebrakan yang dipaparkan ialah penerapan kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) sejak Maret 2025, dengan target hingga US$ 100 miliar dalam devisa ekspor. Hal ini diiringi dengan paket stimulus ekonomi untuk masyarakat rumah tangga dalam rangka menjaga daya beli. Laporan menunjukkan konsumsi rumah tangga belum pulih ke level pra-pandemi, hanya tumbuh sekitar 4,97 persen pada kuartal kedua 2025. Dengan demikian, meskipun ada langkah positif, tantangan pemulihan ekonomi domestik tetap besar.
4. Insentif untuk kendaraan listrik/hybrid dan penguatan industri dalam negeri
Pemerintah menyiapkan insentif pajak berupa PPN dan PPnBM ditanggung negara bagi mobil listrik dan hybrid ber-TKDN tinggi. Langkah ini bertujuan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan sekaligus mempromosikan produk nasional. Namun pengimplementasian dan kesiapan infrastruktur, serta cakupan masyarakat yang bisa menikmati manfaatnya masih menjadi tantangan.
5. Fokus pada subsidi sosial & program rakyat
Meskipun laporan utama fokus pada kebijakan ekonomi makro, pemerintah juga menekankan pada dukungan sosial: subsidi, bantuan langsung, penyaluran yang lebih tepat sasaran, serta digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem seperti “Coretax DJP”. Tujuannya adalah memperkuat kesejahteraan dan memperbaiki layanan publik. Namun pertanyaan tetap muncul: apakah subsidi ini telah sepenuhnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat, dan bagaimana efektivitasnya dalam jangka menengah?
6. Pelaksanaan arah pembangunan dan reformasi birokrasi
Pemerintah berkomitmen memperkuat reformasi birokrasi demi tata kelola yang transparan, efisien, dan mendorong penggunaan produk lokal di instansi negara. Informasi kebijakan ini tercantum dalam paparan capaian resmi satu tahun. Namun, masyarakat sipil dan organisasi lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan catatan kritik bahwa satu tahun pemerintahan ini masih menghadapi persoalan: oligarki yang kuat, tekanan terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat adat.
7. Konsolidasi ekonomi makro dan arah pertumbuhan
Presiden Prabowo menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam jangka menengah, disertai upaya meningkatkan investasi, ekspor dan ekspansi industri nasional. Dalam satu tahun ini, pemerintah juga mengajukan APBN 2026 yang dialokasikan untuk memacu industri tekstil, energi, dan memperkuat transformasi ekonomi. Faktanya, hingga kini konsumsi rumah tangga dan penerimaan pajak belum pulih sepenuhnya, menandakan target ambisius pemerintah belum tercapai.
Meskipun pemerintah memaparkan tujuh gebrakan utama di atas, sejumlah tantangan dan kritik tetap hadir.
Daya beli yang masih lemah: Data menunjukkan konsumsi rumah tangga masih berada di bawah level optimal.
Penerimaan pajak tergerus: Karena konsumsi lemah, penerimaan pajak seperti PPN/PPnBM belum tumbuh signifikan.
Efisiensi anggaran vs pembangunan terhambat: Pemangkasan anggaran besar-besaran bisa menunda proyek pembangunan, terutama infrastruktur dan wilayah terpencil.
Kritik lingkungan dan hak masyarakat adat: Kritik kuat datang dari organisasi lingkungan yang menilai pemerintahan mengabaikan aspek keadilan dan masyarakat.
Risiko ambisi tinggi vs realita global & domestik: Target pertumbuhan 8% sangat tinggi dalam kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan tantangan struktural dalam negeri.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran, tujuh gebrakan yang dipaparkan memberikan gambaran bahwa arah kebijakan pemerintah mencoba lebih “pro-rakyat”, dengan menjaga daya beli, memotong pemborosan anggaran, dan mendorong reformasi fiskal serta industri nasional. Keberhasilan kebijakan itu belum terbukti sepenuhnya, sebab indikator ekonomi utama masih menunjukkan kesenjangan besar antara rencana dan hasil nyata.
Bagi publik dan pemangku kepentingan, yang menjadi kunci adalah implementasi yang konsisten, transparansi anggaran, monitoring dampak kebijakan serta penyempurnaan regulasi yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. Tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran akan jadi ujian nyata, apakah gebrakan besar benar membawa manfaat konkret bagi rakyat Indonesia.