Wakil DPRD Surabaya Dorong Sinkronisasi Pembangunan Kota dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

beritahariini.news – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan pentingnya menyelaraskan arah pembangunan Kota Surabaya dengan kebijakan pembangunan pemerintah provinsi maupun pusat. Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons terhadap rencana strategis jangka menengah Kota Surabaya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Langkah penyelarasan tersebut diyakini akan memperkuat harmonisasi pembangunan di berbagai sektor prioritas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kota. Dalam pandangan Bahtiyar, sinkronisasi lintas sektor dan antarwilayah akan meningkatkan efektivitas program pembangunan serta memastikan bahwa hasil pembangunan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan warga.

Komitmen untuk Integrasi Arah Pembangunan Nasional

Bahtiyar menekankan bahwa perencanaan pembangunan di Surabaya seyogianya tidak berjalan sendiri atau terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional. Ia menyebut pentingnya koneksi antara RPJMD Surabaya dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi peta jalan kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Menurutnya, langkah ini menjadi krusial agar pembangunan kota berjalan sistematis dan selaras, terutama pada bidang-bidang vital seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, serta penguatan infrastruktur dasar dan ekonomi rakyat.

“Arah pembangunan Surabaya harus terkoneksi dan sejalan dengan RPJMD provinsi dan pusat. Di segala sektor,” tegas Bahtiyar dalam pernyataannya di Surabaya, Jumat.

BACA JUGA : Indonesia dan Papua Nugini Perkuat Hubungan Strategis Melalui Kerja Sama Pertahanan

Fokus pada Pemerataan Fasilitas Pendidikan

Dalam aspek pendidikan, Bahtiyar menyoroti perlunya pembangunan sekolah negeri yang merata di seluruh kawasan kota. Ia mengapresiasi rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan membangun empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan sembilan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam RPJMD 2025–2029. Namun ia juga menekankan perlunya melanjutkan pembangunan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), yang masih belum merata di sejumlah kecamatan.

Salah satu kawasan yang disorot adalah wilayah barat Surabaya, seperti Kecamatan Sukomanunggal, yang hingga kini belum memiliki SMAN. Padahal, ketersediaan sekolah negeri menjadi dambaan masyarakat karena biaya yang lebih terjangkau serta kualitas pendidikan yang terjaga.

Ia menambahkan, optimalisasi terhadap aset-aset milik Pemerintah Kota Surabaya dapat menjadi solusi untuk mewujudkan pembangunan pendidikan ini. Dengan pemanfaatan lahan yang tersedia, proses pendirian sekolah dapat dipercepat dan dikoordinasikan lintas dinas.

Pentingnya Sosialisasi dan Pelibatan Masyarakat

Bahtiyar juga mengingatkan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dalam memastikan bahwa setiap tahapan RPJMD tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Menurutnya, Bappeko harus menjalankan fungsinya secara aktif dan menjadi garda terdepan dalam mengarahkan pelaksanaan program.

“Saya tekankan bahwa arah RPJMD itu harus tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Bappeko harus menjalankan perannya dan melibatkan kelurahan dalam prosesnya,” ujar politisi tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran kolektif warga dalam mendukung pembangunan kota. Salah satu contohnya adalah program sayembara yang digagas Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, di mana warga yang berhasil memotret orang yang membuang sampah sembarangan akan diberikan hadiah sebesar Rp200.000. Program ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap kebersihan kota.

Bappeko Litbang sebagai Pengarah Pembangunan

Menurut Bahtiyar, keberadaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko Litbang) harus menjadi semacam “playmaker” dalam perumusan strategi pembangunan. Ia menegaskan bahwa lembaga ini tidak boleh bekerja secara parsial atau sektoral, melainkan harus mampu menjadi pengarah pembangunan secara menyeluruh.

Bappeko diharapkan mampu menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan keterhubungan antarprogram. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Bahtiyar yakin pembangunan Surabaya dapat berlangsung lebih efektif dan responsif terhadap tantangan masa depan.

BACA JUGA : Presiden Prabowo Usulkan Inisiatif Ekonomi Selatan-Selatan di KTT ke-17 BRICS: Visi Strategis untuk Keadilan Ekonomi Global

Percepatan Infrastruktur Transportasi Terintegrasi

Dalam bidang transportasi, Bahtiyar menyoroti pentingnya pembangunan sistem transportasi berbasis rel sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas antarwilayah. Ia mencontohkan proyek pembangunan jalur rel ganda (double track) Surabaya–Sidoarjo yang menjadi prioritas strategis.

Namun, ia juga menekankan bahwa moda transportasi berbasis rel tersebut harus terkoneksi dengan sistem angkutan pengumpan (feeder) seperti layanan “Wira Wiri” yang telah beroperasi di beberapa titik. Integrasi ini akan menjamin kenyamanan dan kelancaran mobilitas warga.

“Transportasi berbasis rel ini harus terkoneksi dengan angkutan feeder, termasuk moda Wira Wiri yang sudah ada saat ini,” ujar Bahtiyar.

Revitalisasi Pasar Tradisional sebagai Pusat Ekonomi Rakyat

Hal lain yang menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Surabaya adalah revitalisasi pasar-pasar tradisional. Ia menyebut bahwa sejumlah pasar di kota ini belum mampu berfungsi optimal sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah Pasar Blauran yang dinilainya telah kehilangan daya tarik dan aktivitas ekonomi yang signifikan.

Bahtiyar mendorong agar Pemerintah Kota Surabaya menjalin kemitraan strategis dengan pihak swasta atau pihak ketiga guna menghidupkan kembali pasar-pasar tersebut. Kolaborasi ini, menurutnya, akan mampu memberikan suntikan manajemen, promosi, serta inovasi untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional.

Ia membandingkan situasi ini dengan pasar yang berada di kawasan Citraland yang saat ini sangat ramai dan mampu menarik minat masyarakat secara luas. Hal tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola yang baik dan inovatif sangat menentukan keberhasilan sebuah pusat ekonomi.

“Pasar Blauran saya katakan sudah expired. Begitu juga pasar lain yang belum menjadi jujugan ekonomi rakyat. Harus ada kerja sama dengan pihak ketiga agar pasar kembali ramai,” tandasnya.

Peneguhan Komitmen DPRD Surabaya untuk Pembangunan Inklusif

Secara keseluruhan, Bahtiyar Rifai menegaskan bahwa DPRD Surabaya memiliki komitmen kuat untuk mendukung kebijakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta—dalam mewujudkan cita-cita menjadikan Surabaya sebagai kota metropolitan yang modern, layak huni, dan berdaya saing tinggi.

Dengan penyelarasan arah pembangunan kota bersama provinsi dan pusat, serta pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, Bahtiyar optimistis bahwa Surabaya mampu menjawab tantangan global dan memenuhi kebutuhan warganya secara adil dan berkelanjutan.