Terungkap Sosok ‘Sultan’ dalam Kasus Pemerasan Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

beritahariini.news – Kasus dugaan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memasuki babak baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan detail tersangka. Dari 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sosok Irvian Bobby Mahendro (IBM) mencuri perhatian publik karena dijuluki sebagai “Sultan” oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).

Irvian Bobby Mahendro, Sang “Sultan” di Lingkungan Kemenaker

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa hanya IBM yang mendapat julukan “Sultan” dari Immanuel Ebenezer. Julukan tersebut diberikan bukan tanpa alasan. IBM, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemenaker, disebut sebagai figur dengan kekuatan finansial paling dominan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Ditjen Binwasnaker) dan K3.

“IEG menyebut IBM sebagai Sultan karena dinilai sebagai sosok yang paling banyak menguasai uang di Ditjen Binwasnaker dan K3,” jelas Setyo.

IBM diduga menjadi pihak yang menerima aliran dana terbesar dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Berdasarkan hasil penyidikan, jumlah dana yang masuk ke kantongnya ditaksir mencapai Rp69 miliar, menjadikannya figur sentral dalam pusaran kasus ini.

Kronologi Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Kasus ini berawal dari adanya dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker. Sertifikat tersebut sejatinya merupakan dokumen vital yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam menjamin standar keselamatan pekerja.

Namun, oknum di Kemenaker justru diduga menjadikannya sebagai ladang bisnis ilegal. Melalui praktik pemerasan, sejumlah perusahaan dipaksa memberikan dana tertentu demi kelancaran pengurusan sertifikat tersebut.

KPK menemukan adanya keterlibatan pejabat struktural, pegawai, hingga pihak swasta yang bekerja sama dalam skema tersebut.

BACA JUGA : Kepala Cabang Bank di Jakarta Timur Jadi Korban Penculikan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Empat Pelaku

Penetapan Tersangka oleh KPK

Pada 22 Agustus 2025, KPK resmi menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus ini, termasuk Immanuel Ebenezer. Para tersangka kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama, mulai 22 Agustus hingga 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Berbarengan dengan penetapan status tersangka, Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Langkah cepat tersebut menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga integritas kementerian.

Identitas 11 Tersangka Kasus Pemerasan K3

KPK merilis daftar resmi nama-nama tersangka yang terlibat dalam kasus ini, antara lain:

1. Irvian Bobby Mahendro (IBM) – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker (2022–2025).

2. Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker (2022–sekarang).

3. Subhan (SB) – Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker (2020–2025).

4. Anitasari Kusumawati (AK) – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker (2020–2025).

5. Fahrurozi (FRZ) – Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker (Maret–Agustus 2025).

6. Hery Sutanto (HS) – Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker (2021–Februari 2025).

7. Sekarsari Kartika Putri (SKP) – Subkoordinator di Kemenaker.

8. Supriadi (SUP) – Koordinator di Kemenaker.

9. Temurila (TEM) – Perwakilan PT KEM Indonesia.

10. Miki Mahfud (MM) – Perwakilan PT KEM Indonesia.

11. Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (sudah dicopot).

Kontradiksi Julukan “Sultan” dan Praktik Korupsi

Pemberian julukan “Sultan” kepada IBM sejatinya menggambarkan dominasi finansialnya di Kemenaker. Namun, fakta bahwa dominasi tersebut diperoleh dari aliran dana ilegal justru menimbulkan ironi.

Publik pun menyoroti bagaimana pejabat publik yang seharusnya menjadi pelayan negara justru memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri. Kasus ini menambah panjang daftar praktik korupsi yang melibatkan sektor strategis di pemerintahan.

BACA JUGA : Penjelasan RSUD Soal Kasus Balita Sukabumi yang Tubuhnya Dipenuhi Cacing hingga Meninggal

Dampak Pencopotan Immanuel Ebenezer

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Immanuel Ebenezer dinilai sebagai langkah tepat dalam meredam gejolak politik. Sebab, kasus ini melibatkan jabatan tinggi di kementerian yang strategis dalam melindungi tenaga kerja.

Pencopotan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi penyalahgunaan jabatan, apalagi yang berimplikasi langsung terhadap kepentingan masyarakat luas.

Konteks Lebih Luas: Kerugian Negara dan Moral Publik

Kasus pemerasan sertifikat K3 ini bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga berdampak pada dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia.

1. Kerugian Negara – Praktik pemerasan ini mengakibatkan kerugian besar karena biaya sertifikasi yang seharusnya transparan berubah menjadi ajang pungutan liar.

2. Beban Perusahaan – Dunia usaha, terutama sektor industri, terbebani oleh biaya ilegal sehingga menurunkan daya saing.

3. Kepercayaan Publik – Kasus ini mencederai moral publik karena melibatkan pejabat tinggi negara yang seharusnya menjadi teladan.

Komitmen Pemerintah dan KPK

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI (15 Agustus 2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas praktik pertambangan dan perizinan ilegal, termasuk jika melibatkan oknum aparat atau pejabat tinggi.

Komitmen ini sejalan dengan upaya KPK yang terus memperkuat pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa kasus ini menjadi contoh penting bahwa lembaga antirasuah tidak pandang bulu dalam menindak pelanggaran hukum.

Kasus pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker yang menyeret nama Immanuel Ebenezer dan Irvian Bobby Mahendro membuka tabir baru tentang praktik korupsi di birokrasi. Sosok IBM yang dijuluki “Sultan” menjadi simbol bagaimana kekuasaan di lingkaran kementerian bisa disalahgunakan untuk menguasai aliran dana hingga miliaran rupiah.

Dengan penetapan 11 tersangka, penahanan resmi, serta pencopotan jabatan Wamenaker, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan integritas birokrasi. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik mutlak diperlukan demi menjaga marwah institusi negara dan melindungi kepentingan masyarakat luas.