Survei Poltracking: Mayoritas Rumah Tangga Lebih Baik dan Kepuasan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai 78,2%
beritahariini.news — Lembaga riset Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru yang menyoroti kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga masyarakat Indonesia sepanjang satu tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Survei tersebut mencatat bahwa 65,4 persen responden mengaku kondisi kehidupan rumah tangganya membaik dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Hanya 26,6 persen yang menyatakan kondisi memburuk, sementara 8 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
“Mayoritas masyarakat menilai kondisi kehidupannya saat ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan ada perbaikan kesejahteraan di tingkat rumah tangga,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam konferensi pers daring, Minggu (19/10/2025).
Peningkatan Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja
Temuan survei juga menunjukkan tren positif pada aspek ekonomi rumah tangga. Sebanyak 60,7 persen responden mengaku penghasilan mereka meningkat dalam setahun terakhir. Sementara itu, 31,8 persen mengatakan pendapatan mereka menurun, dan 7,5 persen tidak memberikan jawaban.
Peningkatan ini didukung oleh persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja yang dinilai semakin baik. Sebanyak 54,2 persen responden menyatakan adanya peningkatan kesempatan kerja dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, 7,9 persen menilai lapangan kerja “sangat lebih banyak”, dan 46,3 persen menilai “lebih banyak dari sebelumnya.”
Sebaliknya, 37,4 persen responden menilai lapangan kerja masih terbatas, sementara 8,4 persen mengaku tidak tahu atau enggan menjawab.
“Data ini mengindikasikan adanya optimisme publik terhadap kondisi ekonomi dan peluang kerja. Walaupun belum merata, mayoritas masyarakat menilai arah kebijakan pemerintah sudah menuju perbaikan,” tambah Hanta Yuda.
Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 3–10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi Indonesia. Metode survei dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung oleh surveyor terlatih, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,9 persen.
Survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga serta evaluasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan nasional.
Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai 78,2 Persen
Selain mengukur kondisi rumah tangga, Poltracking Indonesia juga menilai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran setelah satu tahun menjabat. Hasilnya, 78,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah pusat, dengan rincian 9,8 persen sangat puas dan 68,3 persen cukup puas.
Sementara itu, 19,3 persen responden mengaku tidak puas — terdiri dari 17,3 persen kurang puas dan 2 persen sangat tidak puas — sedangkan sisanya 2,5 persen tidak memberikan jawaban.
“Kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran relatif merata di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan publik ini menandakan bahwa kinerja pemerintah dinilai positif oleh mayoritas masyarakat,” terang Hanta.
Wilayah dengan Tingkat Kepuasan Tertinggi
Poltracking mencatat bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran paling tinggi datang dari Jawa Timur (85,4 persen), disusul oleh Kalimantan (83,9 persen) dan Sumatera (83,2 persen).
Kemudian, Jawa Barat mencatat angka 78,7 persen, Jakarta-Banten 77,1 persen, Sulawesi 72,4 persen, Jawa Tengah-DIY 70,7 persen, Bali-Nusa Tenggara 67,2 persen, serta Maluku-Papua 63,1 persen.
Distribusi kepuasan yang merata ini menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak terbatas pada satu wilayah tertentu, tetapi meluas di seluruh Indonesia.
Faktor Pendorong Kepuasan Publik
Survei Poltracking mengungkapkan lima faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu:
Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa (18,8%) — publik menilai gaya kepemimpinan Prabowo berhasil membangun rasa percaya diri nasional.
Bantuan pemerintah tepat sasaran (12,3%) — berbagai program sosial seperti BLT Kesra dan subsidi pangan dinilai efektif membantu masyarakat miskin.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (10,4%) — menjadi kebijakan populer di bidang sosial dan pendidikan.
Upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum (8,1%) — menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Kinerja nyata di berbagai sektor (6,2%) — masyarakat merasakan hasil dari kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Kombinasi kelima faktor tersebut memperkuat citra pemerintahan sebagai pemerintahan yang tegas, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Meski tingkat kepuasan tergolong tinggi, sebagian kecil responden menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Sebanyak 26,7 persen dari kelompok tidak puas menilai kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil, diikuti 15,7 persen yang menilai bantuan sosial belum tepat sasaran.
Selain itu, 8,9 persen menganggap kasus korupsi masih terjadi, 7 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, dan 6,3 persen merasa lapangan kerja belum cukup banyak tersedia.
“Lima catatan ini menjadi masukan penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga momentum kepercayaan publik ke depan,” ujar Hanta.
Bidang Pemerintahan dengan Tingkat Kepuasan Tertinggi
Jika ditinjau berdasarkan bidang pemerintahan, hasil survei menunjukkan bahwa pendidikan menjadi sektor dengan tingkat kepuasan publik tertinggi, mencapai 79 persen. Posisi kedua ditempati kesehatan (76,6 persen), disusul pertahanan dan keamanan (75,5 persen), serta sosial dan kebudayaan (74,9 persen).
Sementara itu, sektor dengan tingkat kepuasan di bawah 70 persen meliputi:
Bidang hukum dan pemberantasan korupsi (68,2%)
Bidang politik dan stabilitas nasional (65,7%)
Bidang ekonomi (57,4%)
Menurut Hanta, rendahnya tingkat kepuasan di bidang ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat masih berharap pada kebijakan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Indikasi Penguatan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah
Secara keseluruhan, hasil survei Poltracking Indonesia mencerminkan penguatan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Mayoritas masyarakat menilai bahwa dalam waktu satu tahun, kondisi sosial-ekonomi rumah tangga meningkat, peluang kerja bertambah, dan kebijakan pemerintah mulai memberikan hasil nyata.
Hanta menilai tren positif ini merupakan indikator stabilitas politik dan sosial, yang menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mempercepat agenda pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
“Hasil survei ini menggambarkan bahwa masyarakat masih optimistis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Tantangan terbesar ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan agar bisa dirasakan secara merata,” jelasnya.
Meski survei menunjukkan tingkat kepuasan tinggi, masyarakat tetap memiliki ekspektasi besar terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam tiga hal utama:
Stabilisasi harga kebutuhan pokok agar inflasi tetap terkendali.
Penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk mengurangi pengangguran struktural.
Percepatan pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah.
Kebijakan seperti Program Hilirisasi Industri, Reformasi Birokrasi Digital, serta Ketahanan Pangan Nasional diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memperluas dampak ekonomi positif hingga ke pelosok daerah.
Optimisme Publik dan Penguatan Keberlanjutan Pemerintahan
Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia merasakan perbaikan kondisi hidup dalam satu tahun terakhir, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lapangan kerja. Dengan tingkat kepuasan publik mencapai 78,2 persen, pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat legitimasi kuat untuk melanjutkan program-program strategis nasional.
Meski demikian, tantangan ekonomi dan pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi. Jika tren positif ini terus dijaga, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah diprediksi akan semakin meningkat dan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045.
beritahariini.news – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menetapkan susunan baru pimpinan dan subkomisi untuk periode 2022–2027. Keputusan ...
beritahariini.news – Kasus yang menimpa Salsa Anindya, guru honorer asal Jember, Jawa Timur, menjadi perbincangan publik setelah rekaman pribadinya tersebar ...
beritahariini.news – Warga Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, digemparkan oleh temuan tak biasa pada pondasi ...
