Prabowo Usulkan ASEAN Bentuk Utusan Khusus untuk Awasi Pemilu Myanmar
Presiden RI Prabowo Subianto melakukan sesi foto bersama dengan para pemimpin negara anggota ASEAN pada Upacara Pembukaan KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025). Dok:beritahariini.news
beritahariini.news – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengusulkan agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) membentuk utusan khusus atau tim pengamat independen untuk memantau pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Myanmar yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025. Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi retret KTT ASEAN ke-47 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (27/10/2025).
Dalam forum tertutup para pemimpin negara Asia Tenggara itu, Prabowo menegaskan bahwa langkah pembentukan utusan khusus penting dilakukan untuk memastikan transparansi, inklusivitas, dan kredibilitas pemilu di Myanmar, yang hingga kini masih diliputi konflik politik dan keamanan pascakudeta militer tahun 2021.
“Indonesia mendorong agar ASEAN mengambil langkah nyata untuk membantu rakyat Myanmar menjalani proses demokrasi yang damai, transparan, dan dapat dipercaya. Salah satunya melalui pengiriman utusan khusus atau tim pemantau pemilu,” ujar Prabowo dalam pernyataannya yang dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet, Senin (27/10).
Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, Myanmar mengalami krisis politik dan kemanusiaan yang berkepanjangan. Pemerintahan militer yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan demokratis. Ribuan warga sipil tewas, ratusan ribu mengungsi, sementara bentrokan antara militer dan kelompok etnis bersenjata terus meluas di Myanmar.
ASEAN telah berupaya menyelesaikan krisis melalui “Konsensus Lima Poin” yang disepakati dalam KTT ASEAN di Jakarta pada April 2021. Konsensus tersebut berisi komitmen untuk menghentikan kekerasan, membuka dialog inklusif, memberikan bantuan kemanusiaan, serta menunjuk Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar. Namun, pelaksanaannya dinilai masih sangat terbatas, dan kekerasan di lapangan tetap berlanjut.
Dalam konteks inilah Prabowo menilai, ASEAN perlu memperkuat langkahnya dengan pendekatan baru yang lebih konkret dan terukur menjelang pemilu Myanmar.
Prabowo menyampaikan bahwa pembentukan Utusan Khusus ASEAN untuk Pemilu Myanmar dapat menjadi langkah strategis guna memastikan proses pemilihan berjalan dengan prinsip demokrasi dan tidak menimbulkan konflik baru. Tim tersebut, menurut Prabowo, harus melibatkan tokoh independen dari negara-negara anggota ASEAN, serta bekerja sama dengan lembaga internasional yang berpengalaman dalam pemantauan pemilu, seperti ASEAN Secretariat, AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), dan PBB.
“ASEAN harus hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai mitra bagi rakyat Myanmar untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan damai,” kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa Indonesia siap mengambil bagian aktif, baik melalui dukungan teknis maupun diplomatik, agar pemilu Myanmar tidak kembali memicu konflik atau memperdalam perpecahan nasional.
Menurut sumber diplomatik yang hadir dalam pertemuan tersebut, usulan Prabowo mendapat sambutan positif dari sejumlah negara anggota ASEAN, termasuk Malaysia, Filipina, dan Singapura, yang menilai pendekatan ini selaras dengan semangat solidaritas dan stabilitas kawasan.
Tantangan Implementasi
Meski usulan itu mendapat dukungan, sejumlah tantangan masih membayangi. Pemerintah militer Myanmar sejauh ini belum memberikan jaminan akses bagi pengamat internasional atau ASEAN untuk hadir di wilayah konflik. Selain itu, situasi keamanan yang tidak menentu di beberapa negara bagian, seperti Shan, Karen, dan Chin, membuat proses pemungutan suara diprediksi sulit berjalan normal.
Analis politik kawasan dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Dr. Nadhira Rahman, menilai usulan Prabowo sebagai langkah progresif, tetapi memerlukan koordinasi diplomatik yang intensif.
“Usulan ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN. Namun, tanpa dukungan penuh dari semua negara anggota, terutama Myanmar sendiri, implementasinya akan sulit. ASEAN harus mampu menggunakan pendekatan dialog konstruktif,” kata Nadhira dalam wawancara dengan Channel News Asia, Senin (27/10).
Posisi Indonesia di ASEAN
Sebagai negara dengan pengaruh besar di Asia Tenggara, Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Selama keketuaan ASEAN pada 2023, Jakarta aktif mendorong langkah diplomatik menangani krisis Myanmar dan memfasilitasi dialog antara kelompok politik utama. Walau hasilnya masih terbatas, Indonesia dianggap berhasil menjaga jalur komunikasi terbuka antara pihak junta dan kelompok oposisi.
Langkah Prabowo kali ini dinilai sebagai kelanjutan dari komitmen diplomasi Indonesia yang konsisten memperjuangkan pendekatan damai dan non-intervensi aktif. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya agar ASEAN tidak terpecah dan tetap relevan dalam menangani isu-isu internal kawasan.
“Indonesia memiliki kepentingan besar agar ASEAN tetap bersatu. Krisis di Myanmar bukan hanya isu domestik, tetapi sudah menjadi tantangan bagi kredibilitas ASEAN di mata dunia,” ujar Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Philips J. Vermonte.
Dukungan dari Negara Anggota Lain
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyambut baik gagasan Prabowo. Ia menilai, ASEAN memang harus memainkan peran yang lebih aktif dan tidak hanya menunggu perkembangan dari junta militer.
“Kami mendukung langkah Indonesia. Utusan khusus dapat menjadi solusi konkret untuk memantau pemilu dan memastikan rakyat Myanmar memiliki hak politik yang dijamin,” kata Anwar dalam konferensi pers di sela-sela KTT ASEAN.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga menegaskan pentingnya kehadiran ASEAN sebagai penyeimbang. “Kita tidak bisa membiarkan Myanmar jatuh lebih dalam ke dalam kekacauan. ASEAN harus menjaga kredibilitasnya sebagai komunitas yang peduli terhadap demokrasi dan kemanusiaan,” ujarnya.
Pemerintah militer Myanmar sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terhadap usulan Prabowo. Namun, sumber diplomatik di Naypyidaw menyebut bahwa pihak junta kemungkinan akan menolak campur tangan asing dalam urusan domestik, dengan alasan mempertahankan “kedaulatan nasional”.
Meski demikian, tekanan internasional terhadap junta terus meningkat. Sejumlah negara PBB, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, siap mendukung langkah ASEAN bila mengambil peran aktif memantau demokrasi Myanmar.
Harapan dan Prospek ke Depan
Usulan Indonesia ini dinilai dapat menjadi momentum baru bagi ASEAN untuk keluar dari kebuntuan diplomatik terkait Myanmar. Jika, langkah tersebut bisa menjadi contoh penting bagi ASEAN dalam menangani krisis internal negara anggota secara kolektif dan bertanggung jawab.
“Langkah ini bukan hanya soal Myanmar, tetapi juga tentang masa depan ASEAN sebagai organisasi yang relevan, responsif, dan berpengaruh,” ujar Nadhira Rahman menegaskan.
Dengan usulan pembentukan Utusan Khusus ASEAN untuk Pemilu Myanmar, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia memperkuat diplomasi kawasan dan menjaga perdamaian regional. Ke depan, semua mata akan tertuju pada sejauh mana negara-negara ASEAN dapat bersatu mendukung inisiatif ini serta bagaimana Myanmar menanggapi upaya diplomatik yang kian menguat menjelang pemilu bersejarahnya.