beritahariini.news – Para pelaku usaha dan petani sawit mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk badan otorita khusus guna membenahi tata kelola industri sawit di Indonesia. Seruan ini mencuat dalam diskusi bertajuk “Kupas Tuntas Tata Kelola Sawit Berkelanjutan”, yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Kamis (19/12).
Diskusi ini menyoroti kompleksitas pengelolaan sektor sawit, yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga, sehingga menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan menghambat optimalisasi potensi sektor tersebut.
Visi Ketahanan Energi dan Pangan
Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, menyatakan bahwa pembentukan badan khusus sawit sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi dan pangan nasional. Sahat menegaskan, kehadiran otoritas tunggal yang mengelola sawit dari hulu hingga hilir dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sektor ini.
Also Read
“Kalau Presiden Prabowo sudah menjelaskan bahwa kita perlu ketahanan energi nasional dan pangan, maka segala persoalan ini harus segera diselesaikan melalui badan khusus,” ungkap Sahat.
Ia menyoroti perlunya pengelolaan yang terintegrasi agar berbagai kebijakan yang bertolak belakang dapat diharmonisasi. Menurut Sahat, ketidaksinkronan antar-lembaga adalah hambatan utama dalam tata kelola sawit yang berkelanjutan.
37 Lembaga, Satu Industri
Ketua Bidang Perkebunan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), R Azis Hidayat, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sawit. Masing-masing memiliki kebijakan berbeda, yang sering kali membuat pelaku usaha kesulitan.
“Jika badan khusus ini dibentuk, semua diplomasi dan regulasi terkait sawit akan lebih fokus. Misalnya, kita sudah punya BPDPKS. Badan ini bisa dikembangkan dengan tambahan mandat khusus,” kata Azis.
Ia juga mengungkapkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia baru-baru ini merekomendasikan pembentukan badan sawit berdasarkan hasil studi banding mereka dengan Malaysia, yang berhasil mengelola industri sawitnya secara efisien melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB).
Solusi untuk Regulasi yang Tumpang Tindih
Pakar hukum kehutanan dan perkebunan, Sadino, menegaskan bahwa keberadaan badan khusus di bawah Presiden akan memberikan otoritas lebih besar dalam menyelesaikan masalah regulasi yang saling bertentangan.
“Jika ada badan khusus yang memimpin secara langsung, berbagai kekacauan kebijakan di sektor sawit akan lebih cepat diselesaikan. Regulasi yang ada tidak boleh dianggap sebagai ‘kitab suci’, terutama peraturan yang justru menghambat,” tegas Sadino.
Harapan Peningkatan Penerimaan Negara
Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), Rino Afrino, menyoroti pentingnya validasi data yang lebih baik melalui badan khusus. Ia yakin jika pengelolaan sawit lebih terorganisir, potensi penerimaan negara dari sektor ini dapat meningkat secara signifikan.
“Dengan validasi data yang lebih akurat dan pengelolaan yang terpusat, kita dapat mengoptimalkan sektor ini, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara,” jelasnya.
Target Kementerian untuk Perbaikan Tata Kelola
Dalam mendukung keberlanjutan sektor sawit, Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyampaikan bahwa kementerian telah menyiapkan sejumlah program strategis. Salah satunya adalah pengembangan sistem Elektronik Surat Tanda Daftar Budidaya (e-STDB), yang ditargetkan mencapai 250.000 data pada 2025. Langkah ini bertujuan memenuhi standar ekspor ke Uni Eropa.
BACA JUGA : Wamentan Sudaryono Optimis: Beras Murah dan Melimpah Banjiri Pasar Tahun Depan!
Heru juga menyoroti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang ditargetkan mencakup 120.000 hektare pada 2025. Area ini terdiri dari 80.000 hektare melalui jalur dinas dan 40.000 hektare melalui jalur kemitraan.
“Program ini menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan sawit di Indonesia. Kami optimistis bahwa target ini akan tercapai dan memberikan dampak positif bagi petani sawit,” ujar Heru.
Potensi Besar yang Masih Belum Maksimal
Para pelaku usaha sepakat bahwa sektor sawit memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan nilai ekspor yang terus meningkat setiap tahunnya, keberlanjutan industri sawit dapat menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional.
Melalui pembentukan badan khusus, para pemangku kepentingan berharap semua hambatan yang selama ini mengganggu pengembangan sektor sawit dapat diselesaikan. Selain itu, badan ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global.
“Jika tata kelola sawit sudah terintegrasi, potensi ekspor dan penerimaan negara bisa meningkat hingga dua atau tiga kali lipat dari saat ini,” kata Rino Afrino menutup diskusi.
Kesimpulan
Pembentukan badan otorita sawit bukan hanya menjadi kebutuhan, melainkan juga solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan sektor sawit di Indonesia. Dengan otoritas yang kuat dan validasi data yang akurat, tata kelola sawit yang terorganisir dapat mendorong efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Semua pihak kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan usulan ini.
