Menteri PPPA Arifah Fauzi Tegaskan Pembangunan Sarpras Pendidikan Harus Utamakan Perlindungan Anak

beritahariini.news – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di masa mendatang harus mengedepankan kerangka perlindungan anak. Hal ini disampaikan menyusul insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan banyak korban.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/10/2025), Arifah menyebutkan bahwa kejadian ini menjadi catatan penting bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam memastikan anak-anak mendapatkan hak atas pendidikan yang aman, nyaman, dan layak.

“Ke depan, kita harus memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Anak-anak berhak atas lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Peristiwa ini harus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegas Arifah Fauzi.

Kunjungan Menteri PPPA ke Lokasi dan Korban

Menteri Arifah turun langsung meninjau lokasi reruntuhan Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo serta menemui para korban yang masih dirawat di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. Dalam kunjungannya, ia menyampaikan rasa prihatin mendalam sekaligus memberikan dukungan moral bagi para santri dan keluarganya.

Arifah mendatangi tujuh santri korban luka untuk memastikan kebutuhan medis dan psikososial terpenuhi. Ia juga menyerahkan bantuan khusus berupa pemenuhan kebutuhan spesifik anak, serta menguatkan keluarga korban yang masih menanti kepastian nasib sanak mereka.

“Kami ingin memastikan tidak hanya aspek kesehatan fisik yang diperhatikan, tetapi juga pendampingan psikososial, pemulihan emosional, serta keberlanjutan hak pendidikan bagi para santri,” ucapnya.

Koordinasi Antar Lembaga untuk Pemenuhan Hak Anak

Kementerian PPPA berkomitmen melakukan pemantauan berkelanjutan dengan berkoordinasi bersama DP3AK Jawa Timur, Dinas Sosial, BNPB, Basarnas, Polres Sidoarjo, TNI, relawan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Arifah menekankan bahwa setiap anak yang terdampak harus tetap mendapatkan akses pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan psikologis yang memadai pasca tragedi.

“Kami akan terus memantau bersama dinas terkait agar pemenuhan hak-hak santri berjalan sesuai kebutuhan, mulai dari kesehatan fisik, pemulihan mental, hingga hak atas pendidikan,” ungkapnya.

BACA JUGA : Kasus Keracunan Massal MBG: SPPG Lalai Terapkan SOP, Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Apresiasi untuk Tim Gabungan Penanganan Tragedi

Menteri Arifah turut memberikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja tanpa henti dalam proses evakuasi, pencarian, dan penanganan korban. Menurutnya, kolaborasi berbagai unsur menunjukkan semangat persatuan dalam menghadapi musibah.

“Saya melihat semua petugas dari berbagai kalangan saling bahu-membahu. Ini bukti bahwa kita adalah satu keluarga besar yang saling menguatkan,” kata Arifah.

Data BNPB per Jumat, 3 Oktober 2025 mencatat:

• Total korban ditemukan: 111 orang

• Masih dirawat di rumah sakit: 13 orang

• Sudah pulang: 89 orang

• Korban meninggal dunia: 9 orang

• Masih dalam pencarian: 54 orang

Perbedaan Data Korban Hilang

Hingga kini, masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah korban hilang. Posko Basarnas mencatat 58 orang belum ditemukan, sementara laporan dari keluarga menyebut 62 orang, dan pihak pesantren melaporkan 66 orang.

Perbedaan ini dijelaskan oleh Kabid DVI Pusdokkes Mabes Polri, Kombes dr. Wahju Hidajati Dwi Palupi, yang menyatakan bahwa data terus diperbarui dari berbagai sumber dan membutuhkan validasi lebih lanjut.

“Data memang masih dinamis. Posko mencatat 58 orang, laporan keluarga 62, sedangkan dari pesantren 66 orang. Semua data masih diverifikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses identifikasi,” jelas Wahju di Mapolda Jatim.

BACA JUGA : HUT TNI ke-80 Tahun 2025: Tema, Filosofi, dan Rangkaian Acara Spektakuler di Monas

Kendala Identifikasi Korban

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri mengakui terdapat sejumlah kendala dalam proses identifikasi korban. Dari lokasi reruntuhan musala Ponpes Al-Khoziny, delapan jenazah baru berhasil ditemukan, namun seluruhnya masih dalam tahap identifikasi.

Lima jenazah sebelumnya telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Namun sisanya masih sulit dikenali karena beberapa faktor:

• Mayoritas korban adalah santri berusia 12–15 tahun, sehingga data pembanding sidik jari sulit didapat karena banyak yang belum memiliki KTP.

• Identifikasi gigi juga sulit karena pertumbuhan gigi anak remaja relatif seragam.

• Pakaian korban tidak memberikan petunjuk signifikan karena seluruh santri mengenakan seragam putih dengan sarung tanpa label nama.

• Ciri fisik seperti tanda lahir atau kelainan tubuh minim dilaporkan oleh keluarga.

“Metode identifikasi menjadi terbatas. Kami tetap berupaya maksimal agar semua korban dapat dikenali dan dikembalikan kepada keluarga masing-masing,” ujar Wahju.

Pembangunan Pendidikan Berbasis Perlindungan Anak

Tragedi ini memunculkan refleksi penting tentang urgensi pembangunan sarana pendidikan berbasis perlindungan anak. Menurut Menteri Arifah, setiap pembangunan sekolah, madrasah, maupun pesantren harus memenuhi standar keamanan konstruksi dan lingkungan ramah anak.

Kerangka perlindungan anak harus dijadikan pedoman utama dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga pengawasan sarana pendidikan. Dengan demikian, setiap anak dapat belajar tanpa rasa takut akan keselamatan dirinya.

“Peristiwa ini harus menjadi titik balik agar pembangunan sarpras pendidikan lebih selektif, dengan standar keamanan yang terjamin, serta mengutamakan keselamatan anak,” tegas Arifah.

BACA JUGA : Kebakaran Hebat di Tamansari Jakarta Barat: 400 Rumah Hangus, Ribuan Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Pentingnya Rehabilitasi Sosial dan Psikologis

Selain pembangunan fisik, aspek rehabilitasi sosial dan psikologis juga menjadi prioritas. Para korban yang selamat membutuhkan pendampingan agar dapat pulih dari trauma. Pemerintah bersama organisasi sosial harus memastikan anak-anak dapat kembali menjalani kehidupan normal, termasuk melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.

Langkah-langkah yang ditekankan mencakup:

• Pendampingan psikososial intensif bagi santri dan keluarga korban.

• Penyediaan layanan konseling trauma berbasis anak.

• Bantuan kebutuhan spesifik, terutama bagi korban anak-anak.

• Pemulihan ekosistem pendidikan di pesantren agar kegiatan belajar dapat berjalan kembali.

Tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya keamanan dan perlindungan anak dalam pembangunan sarana pendidikan. Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan terlindungi.

Dengan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, aparat, dan masyarakat, diharapkan pemulihan korban dapat berjalan optimal sekaligus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pembangunan pendidikan yang lebih ramah anak.

Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kewajiban bersama untuk memastikan masa depan generasi muda tetap terjaga meski menghadapi tantangan besar.