KPK Tegaskan Transparansi Jadi Kunci Utama Pengelolaan Layanan Haji 2026

beritahariini.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam pengelolaan layanan haji tahun 2026. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar pelaksanaan ibadah haji berjalan akuntabel, profesional, serta bebas dari potensi penyimpangan.

“Prinsipnya transparansi. Jika ada proses lelang atau pengadaan, sebaiknya dipublikasikan secara terbuka agar dapat diawasi masyarakat,” ujar Setyo dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan, keterbukaan dalam setiap tahap akan mempermudah publik melakukan pengawasan sekaligus mencegah persoalan yang sempat terjadi pada penyelenggaraan haji tahun lalu, baik terkait kuota maupun layanan penunjang.

Audiensi Kementerian Haji dan Umrah dengan KPK

Pernyataan tersebut disampaikan Setyo saat menerima audiensi jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pertemuan ini membahas strategi pencegahan praktik korupsi dalam layanan haji, mengingat pada tahun 2026 sebanyak 221 ribu jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan dengan nilai perputaran dana yang diperkirakan mencapai Rp17–20 triliun.

Setyo menilai besarnya jumlah dana dan peserta menjadikan layanan haji sebagai sektor rawan penyimpangan, sehingga prinsip transparansi tidak bisa ditawar lagi.

BACA JUGA : Kasus Keracunan Massal MBG: SPPG Lalai Terapkan SOP, Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Komitmen Menteri Haji dan Umrah

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan instruksi Presiden agar layanan haji 2026 lebih efektif, akuntabel, dan transparan.

“Kami minta dukungan KPK agar amanah ini dapat dijalankan sebaik mungkin sesuai arahan Presiden,” ucap Irfan.

Dalam forum tersebut, Kementerian Haji dan Umrah juga memaparkan sejumlah titik rawan dalam PBJ layanan haji, di antaranya:

• Potensi markup harga dan gratifikasi pada pengadaan gelang identitas, buku manasik, hingga katering.

• Penyimpangan pada kontrak hotel, maskapai penerbangan, dan transportasi jemaah.

• Risiko kerugian negara akibat premi asuransi yang lebih tinggi dari nilai aktuaria.

Irfan menegaskan bahwa kementeriannya akan memperkuat sistem pengadaan agar setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.

Risiko Upeti dalam Pengelolaan Kuota Haji

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyoroti bahwa risiko terbesar dalam layanan haji bukan hanya kerugian negara, tetapi juga praktik pemberian upeti terkait distribusi kuota.

“Yang paling rawan itu bukan hanya kerugiannya, tetapi praktik menerima upeti karena semua orang pasti ingin berangkat haji,” tegas Fitroh.

Ia juga menekankan pentingnya mendokumentasikan setiap proses pengadaan sebagai langkah antisipasi serta menghindari konflik kepentingan yang dapat mencoreng integritas penyelenggaraan haji.

BACA JUGA : Mendagri Tito Karnavian: Pemda Pegang Kunci Sukses Program PSEL untuk Kurangi Sampah dan Hasilkan Energi

Mitigasi Risiko Pejabat Baru dan Dukungan KPK

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah meminta bantuan KPK untuk melakukan tracing terhadap calon pejabat baru yang berasal dari Kementerian Agama dan kini bergeser ke kementerian baru. Langkah ini dilakukan untuk memitigasi potensi masalah yang mungkin timbul akibat rekam jejak masa lalu.

“Kami mohon agar KPK dapat memantau sehingga semua pejabat yang bergabung benar-benar clean and clear. Dengan begitu, di masa depan tidak ada lagi masalah yang menghambat kinerja kami,” jelas Irfan.

KPK menyambut baik permintaan tersebut dan berkomitmen memberikan dukungan strategis, mulai dari berbagi hasil kajian penyelenggaraan haji sebelumnya, memperkuat integritas petugas haji, hingga melakukan pengawasan intensif dalam layanan haji 2026.

Layanan Haji 2026: Tantangan dan Harapan

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa layanan haji Indonesia harus konsisten diperbaiki dengan sistem yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kemanusiaan. Menurutnya, momentum persiapan haji 2026 harus dijadikan kesempatan untuk memastikan transformasi layanan berjalan nyata, bukan sekadar wacana.

“Kami percaya di bawah kepemimpinan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah, layanan haji Indonesia akan berubah ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi jemaah,” tutur Setyo.

Dengan dukungan sinergis antara Kementerian Haji dan Umrah serta KPK, diharapkan penyelenggaraan haji 2026 akan menghadirkan standar layanan baru yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Pengelolaan layanan haji 2026 menjadi ujian besar bagi pemerintah Indonesia, mengingat jumlah jemaah yang sangat besar dan nilai dana yang berputar mencapai puluhan triliun rupiah. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, pencegahan praktik upeti kuota, serta mitigasi risiko integritas pejabat menjadi fokus utama KPK dan Kementerian Haji dan Umrah.

Dengan pengawasan ketat dan penerapan sistem akuntabel, diharapkan layanan haji 2026 dapat menjadi lebih baik, ramah jemaah, dan berintegritas tinggi, sehingga Indonesia mampu menjadi teladan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang bersih dan profesional.