beritahariini.news – Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, mengajak seluruh Pengusaha Muslim untuk berperan aktif dalam memperkuat dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air. Ajakan tersebut disampaikan dalam Silaturahmi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu, sebagai bentuk dukungan konkret terhadap penguatan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.
Dalam kesempatan itu, Budi Santoso menekankan bahwa keberadaan pengusaha Muslim memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang sehat dan inklusif. Dukungan terhadap UMKM, menurutnya, bukan hanya bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga manifestasi nyata semangat berdagang yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak lama.
“Kami mendorong agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan. Semangat berdagang harus diperkuat dengan kerja keras dan kedisiplinan, karena itu merupakan kunci untuk memajukan sektor ini,” ujarnya.
Also Read
Penguatan Daya Saing Produk Lokal
Budi menyoroti pentingnya peningkatan daya saing produk lokal agar dapat bersaing di pasar domestik yang luas. Ia menyebut kualitas produk sebagai indikator utama yang menentukan minat konsumen. Ketika produk UMKM memiliki mutu tinggi dan inovasi yang kuat, maka masyarakat akan lebih percaya dan bangga menggunakan produk dalam negeri.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perdagangan telah membangun ekosistem distribusi dan pemasaran yang mendekatkan produk lokal ke konsumen. Kolaborasi dilakukan dengan berbagai platform seperti pasar daring (marketplace), pusat perbelanjaan, dan ritel modern. Strategi ini dilakukan agar produk UMKM tidak hanya dikenal, tetapi juga tersedia secara luas dan mudah dijangkau.
“Kami memfasilitasi UMKM agar bisa terhubung dengan saluran pemasaran utama. Ini penting agar produk lokal tidak hanya diproduksi, tapi juga laku di pasaran,” tegasnya.
UMKM BISA Ekspor: Menembus Pasar Internasional
Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan UMKM ke pasar internasional, Kementerian Perdagangan meluncurkan program unggulan bertajuk UMKM BISA Ekspor (Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor). Inisiatif ini mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli luar negeri melalui jejaring Perwakilan Perdagangan Republik Indonesia (Perwadag) di berbagai negara.
Program ini bukan hanya membuka peluang ekspor, tetapi juga membekali pelaku usaha dengan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengetahuan mengenai regulasi ekspor dan tren permintaan pasar global. Dengan demikian, UMKM dapat melakukan penyesuaian terhadap preferensi konsumen mancanegara dan meningkatkan daya saing produk mereka di tingkat internasional.
Mendag mengajak para anggota HPN untuk memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Menurutnya, pengusaha Muslim yang tergabung dalam HPN memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk lokal ke tingkat global.
“Kami tunggu kontribusi dari pengusaha HPN. Siapkan produk yang memenuhi standar internasional, dan kami siap bantu fasilitasi akses ke pasar ekspor,” ungkap Budi.
Kolaborasi Strategis dan Transformasi Digital
Dalam era digital, adaptasi teknologi menjadi kebutuhan mutlak bagi UMKM. Transformasi digital tidak hanya membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Budi menegaskan bahwa pemerintah mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam proses bisnis mereka.
Kemendag pun aktif menjalin kerja sama dengan berbagai platform digital untuk memberikan pelatihan kepada UMKM, mulai dari pengelolaan toko daring, strategi pemasaran digital, hingga manajemen inventaris dan logistik. Pendekatan ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak tertinggal dalam persaingan bisnis modern.
Selain itu, kolaborasi antara UMKM dan pelaku usaha besar juga menjadi salah satu strategi untuk memperkuat rantai pasok domestik. Dengan demikian, UMKM tidak hanya bertindak sebagai produsen skala kecil, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem industri nasional yang lebih terintegrasi.
Menjadi Pilar Ekonomi Nasional Berbasis Kerakyatan
Pemerintah menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Budi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan seperti HPN untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ia berharap pengusaha Muslim dapat menjadi motor penggerak bagi UMKM di daerah masing-masing dan menjadikan sektor ini sebagai pilar kemandirian ekonomi nasional.
“Kita punya potensi besar, tinggal bagaimana kita kelola dan salurkan potensi itu untuk kemajuan bersama. UMKM harus jadi ujung tombak ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
