beritahariini.news – Situasi di Jalur Gaza kembali memanas setelah laporan terbaru menyebut sedikitnya 30 orang tewas akibat serangan udara Israel, meskipun gencatan senjata resmi masih berlaku. Otoritas kesehatan di Gaza, yang dikelola oleh Hamas, menyebut mayoritas korban merupakan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.
Serangan terjadi pada Selasa (28/10) malam waktu setempat di beberapa titik di Kota Gaza, Rafah, dan Khan Younis, hanya beberapa jam setelah militer Israel menuduh Hamas melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menembakkan mortir ke arah wilayah selatan Israel.
Serangan Balasan di Tengah Gencatan Senjata
Militer Israel (IDF) mengonfirmasi pihaknya melancarkan “serangan terbatas dan terarah” terhadap beberapa posisi Hamas di Gaza. Dalam pernyataannya, juru bicara IDF, Letkol Nadav Shoshan, mengatakan tindakan tersebut merupakan “respons atas pelanggaran gencatan senjata dan upaya penyerangan terhadap pasukan Israel di perbatasan Rafah”.
Also Read
“Kami menegaskan kembali komitmen terhadap gencatan senjata, namun setiap serangan terhadap warga atau pasukan kami akan mendapat respons yang sesuai,” kata Shoshan, dikutip dari Reuters, Rabu (29/10).
Sementara itu, pihak Hamas membantah tuduhan tersebut dan menuduh Israel melakukan provokasi terlebih dahulu dengan meningkatkan patroli militer di perbatasan utara Gaza.
“Israel mencari alasan untuk melanjutkan agresinya. Kami tidak melakukan pelanggaran apa pun,” ujar juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, kepada Al Jazeera.
Jumlah Korban Terus Bertambah
Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan sedikitnya 30 korban jiwa dan lebih dari 70 orang luka-luka akibat rentetan serangan udara itu. Tim penyelamat masih melakukan pencarian di antara reruntuhan bangunan di wilayah Shujaiya dan Beit Lahiya, di mana sejumlah keluarga dilaporkan tertimbun puing.
“Situasinya sangat buruk. Banyak korban masih tertimbun di bawah bangunan yang hancur. Kami kekurangan bahan bakar, alat berat, dan tim medis,” kata juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, kepada The New Arab.
Foto-foto dari lokasi menunjukkan bangunan rata dengan tanah, sementara petugas medis berlari membawa anak-anak yang terluka ke rumah sakit Al-Shifa, yang kini kehabisan pasokan listrik dan obat-obatan.
Baca Juga: Heboh Kepala SPPG di Bekasi Diduga Lecehkan-Aniaya Karyawati
Gencatan Senjata yang Runtuh
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas diberlakukan pada 10 Oktober 2025, hasil mediasi Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Kesepakatan itu mencakup penghentian operasi militer, pertukaran tahanan, serta peningkatan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Namun sejak awal, implementasi gencatan ini tergolong rapuh. Beberapa hari setelah kesepakatan, Israel menuduh Hamas melanggar perjanjian lebih dari 40 kali, termasuk dengan serangan roket sporadis ke wilayah Israel selatan. Pihak Hamas menolak tuduhan itu dan menyebut Israel sebagai pihak pertama yang melanggar dengan menahan truk bantuan di perbatasan Rafah.
Organisasi hak asasi manusia, Human Rights Watch, menilai bahwa kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional.
“Gencatan senjata ini bersifat simbolis saja karena tidak diikuti mekanisme pengawasan yang jelas,” kata Omar Shakir, Direktur HRW untuk Timur Tengah.
Reaksi Dunia Internasional
Pemerintah Amerika Serikat menyerukan kedua pihak agar “menahan diri” dan melanjutkan dialog gencatan senjata. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan Washington sedang berkoordinasi dengan Mesir dan Qatar untuk memastikan perjanjian gencatan tetap berlaku.
“Kami memantau situasi dengan sangat dekat. Setiap pelanggaran yang menargetkan warga sipil tidak dapat diterima,” katanya dalam konferensi pers di Washington DC.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya korban jiwa di Gaza dan menyerukan penghentian kekerasan. Dalam pernyataan resminya, Guterres mengingatkan bahwa gencatan senjata “tidak berarti apa-apa tanpa penghormatan terhadap nyawa manusia”.
Krisis Kemanusiaan yang Semakin Parah
Hingga kini, lebih dari 67 ribu orang telah tewas di Gaza sejak konflik terbaru pecah pada Oktober 2023. Laporan dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyebut lebih dari separuh populasi Gaza kehilangan tempat tinggal, sementara 80 persen bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Rumah sakit hanya beroperasi dengan kapasitas 30 persen karena kekurangan bahan bakar dan obat-obatan. Jalur masuk bantuan di Rafah dan Kerem Shalom kembali tertutup sejak akhir pekan lalu setelah Israel menuduh Hamas menahan truk bantuan.
“Setiap kali gencatan senjata diumumkan, kami berharap ada ketenangan, tapi justru datang lagi serangan,” kata Dr. Ahmed al-Kahlout, direktur Rumah Sakit Indonesian Hospital di Gaza Utara. “Kami terus menerima jenazah anak-anak dan perempuan. Dunia harus menghentikan ini.”
Ketegangan Politik
Di sisi politik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel “tidak akan diam” terhadap pelanggaran gencatan senjata. Dalam pidatonya di Yerusalem, Netanyahu menuding Hamas bersikap munafik, berbicara soal perdamaian, namun diam-diam masih menyembunyikan persenjataan.
“Tidak ada gencatan sejati selama Hamas masih memiliki senjata. Kami akan bertindak sesuai kebutuhan untuk melindungi rakyat Israel,” tegas Netanyahu.
Sementara itu, pemimpin politik Hamas di Doha, Ismail Haniyeh, menyerukan komunitas internasional agar menekan Israel untuk menghentikan “agresi sepihak”.
“Kami tidak menolak perdamaian, tapi tidak akan diam terhadap pembunuhan warga kami,” ujarnya kepada media Qatar News Agency.
Tekanan Terhadap Proses Perdamaian
Serangan kali ini menambah kerumitan bagi upaya diplomatik internasional. Pemerintah Mesir yang selama ini menjadi mediator utama menyebut bahwa peristiwa di Gaza “mengancam kredibilitas proses perdamaian yang sudah rapuh”.
Menurut laporan Reuters, perwakilan dari Mesir dan Qatar telah menghubungi kedua belah pihak untuk melakukan “gencatan ulang” (renewed truce) guna mengembalikan stabilitas sementara bagi warga sipil.
Namun hingga Rabu pagi (29/10), belum ada tanda bahwa kedua pihak akan kembali duduk di meja perundingan.
Kematian sedikitnya 30 warga Palestina di tengah masa gencatan senjata menegaskan betapa rapuhnya situasi di Gaza. Meskipun banyak pihak menyerukan perdamaian dan deeskalasi konflik, kenyataannya kekerasan masih berlanjut dengan warga sipil tak bersenjata menjadi korban.
Krisis ini bukan hanya ujian bagi gencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat dan Mesir, tetapi juga bagi komitmen moral dunia internasional dalam melindungi hak-hak kemanusiaan di kawasan yang telah menderita selama hampir dua dekade konflik tanpa akhir.
