Kemenhub Ungkap Lima Daerah Sudah Jalankan Program BTS Secara Mandiri, Dorong Transformasi Transportasi Perkotaan

beritahariini.news – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa program Buy The Service (BTS) yang digagas sejak beberapa tahun lalu kini mulai menunjukkan hasil nyata. Dari total 11 kota penerima program subsidi angkutan perkotaan, sebanyak lima daerah telah berhasil mengambil alih dan mengelola layanan ini secara mandiri.

Langkah tersebut mencerminkan kesiapan daerah untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih baik, sekaligus mengurangi beban subsidi pemerintah pusat agar bisa dialokasikan bagi daerah lain yang membutuhkan.

Daerah yang Telah Mandiri Jalankan Program BTS

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, menyebutkan lima daerah yang kini sudah mengoperasikan BTS secara mandiri adalah:

1. Denpasar, Bali

2. Banjarmasin, Kalimantan Selatan

3. Medan, Sumatera Utara

4. Bandung, Jawa Barat

5. Surakarta (Solo), Jawa Tengah

Setiap daerah tersebut memiliki mekanisme pembiayaan berbeda, namun sebagian besar bersumber dari dana opsen pajak kendaraan bermotor. Model pembiayaan ini menjadi strategi untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi publik tanpa bergantung penuh pada subsidi pemerintah pusat.

BACA JUGA : Penerbangan Internasional di Bandara Supadio Resmi Dibuka, Jadi Pemacu Ekonomi dan Pariwisata Kalimantan Barat

Skema Dana Opsen: “Saweran” untuk Transportasi Publik

Ahmad Yani menjelaskan, beberapa pemerintah daerah di Bali menggunakan pola kerja sama antar kabupaten/kota untuk membiayai layanan BTS. Dana diperoleh dari opsen pajak kendaraan bermotor yang dihimpun, kemudian dialokasikan untuk membiayai operasional transportasi umum.

Metode ini disebut Yani sebagai bentuk “saweran” antarwilayah, di mana masing-masing daerah ikut berkontribusi demi menjaga keberlangsungan layanan publik. Skema serupa juga diadopsi oleh daerah lain seperti Banjarmasin dan Bandung, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.

Tujuan Utama Program BTS

Program BTS pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk membeli layanan transportasi dari operator swasta, sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi umum dengan tarif yang lebih terjangkau.

Konsep ini diilhami dari kesuksesan TransJakarta yang telah menjadi ikon transportasi massal perkotaan. Melalui BTS, pemerintah berupaya menghadirkan standar layanan serupa di berbagai kota lain.

Tujuan utama BTS antara lain:

• Meningkatkan kualitas transportasi umum agar lebih aman, nyaman, dan tepat waktu.

• Mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

• Mendorong pergeseran budaya transportasi masyarakat ke arah penggunaan angkutan massal.

• Mendukung pemerataan konektivitas antarwilayah demi pertumbuhan ekonomi daerah.

Cakupan Program BTS Tahun 2024

Pada tahun 2024, program BTS dijalankan di 11 kota besar dengan alokasi anggaran sebesar Rp437,89 miliar. Daerah tersebut meliputi:

• Palembang

• Medan

• Denpasar

• Surakarta

• Yogyakarta

• Makassar

• Banyumas

• Banjarmasin

• Bandung

• Surabaya

• Balikpapan

BACA JUGA : Komisi IV DPR RI Dorong Penguatan Distribusi CBP untuk Stabilitas Harga dan Kepastian Pangan Nasional

Melalui program ini, layanan angkutan umum di berbagai kota mulai menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah armada, kualitas pelayanan, maupun keterjangkauan harga tiket.

Penyerahan ke Daerah: Arah Baru Subsidi Transportasi

Kemenhub menegaskan bahwa dengan lima daerah yang sudah mandiri, alokasi subsidi BTS dapat segera dialihkan ke kota lain yang membutuhkan pengembangan layanan angkutan umum.

Untuk tahun 2026, pemerintah merencanakan subsidi sebesar Rp82,67 miliar yang akan diprioritaskan untuk lima lokasi lanjutan, yakni:

1. Banyumas

2. Manado

3. Balikpapan

4. Bekasi

5. Depok

Dengan langkah ini, diharapkan semakin banyak daerah yang memiliki sistem transportasi perkotaan modern, aman, dan terjangkau.

Dampak Positif bagi Masyarakat dan Ekonomi Daerah

Hadirnya layanan BTS memberikan sejumlah dampak signifikan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

1. Efisiensi Biaya Transportasi
   Masyarakat dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih hemat dan terjadwal.

2. Pengurangan Kemacetan dan Polusi
   Dengan berkurangnya kendaraan pribadi di jalan, tingkat kemacetan dan polusi udara dapat ditekan secara bertahap.

3. Peningkatan Mobilitas Ekonomi
   Akses transportasi yang lebih mudah dan terjangkau membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih produktif dalam aktivitas sehari-hari.

4. Pemerataan Konektivitas Antarwilayah
   Transportasi massal menjadi jembatan untuk pemerataan pembangunan, terutama dalam membuka akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA : Dirut Pertamina Tegaskan Tidak Ada Monopoli Penjualan BBM, Jawab Isu Kelangkaan di SPBU Swasta

Tantangan Implementasi BTS

Meski program ini dinilai berhasil, beberapa tantangan masih dihadapi dalam implementasinya:

• Pembiayaan jangka panjang: tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal untuk menopang operasional.

• Perubahan budaya masyarakat: sebagian besar masyarakat masih terbiasa menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

• Integrasi antarmoda: layanan BTS perlu terkoneksi dengan moda transportasi lain seperti kereta, MRT, dan LRT agar mobilitas lebih efisien.

• Kualitas layanan operator: perlu pengawasan ketat agar standar layanan tetap konsisten.

Harapan Kemenhub ke Depan

Kemenhub berharap semakin banyak pemerintah daerah yang mengikuti jejak Denpasar, Banjarmasin, Medan, Bandung, dan Solo dalam mengambil alih program BTS. Dengan demikian, beban subsidi pemerintah pusat berkurang, sementara masyarakat tetap dapat menikmati layanan transportasi berkualitas.

Program ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Program Buy The Service (BTS) menjadi tonggak penting dalam transformasi transportasi publik Indonesia. Lima daerah yang kini sudah mandiri menjalankan BTS menunjukkan bahwa model pembiayaan lokal berbasis dana opsen pajak kendaraan mampu menjaga keberlangsungan layanan.

Ke depan, keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan transportasi massal yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan semakin banyaknya kota yang mengadopsi BTS, Indonesia kian dekat menuju sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.