Hong Kong Larang Konsumsi Mi Instan Indonesia Mengandung Etilen Oksida, BPOM Lakukan Penelusuran

beritahariini.news – Centre for Food Safety (CFS) Hong Kong mengeluarkan larangan konsumsi mi instan asal Indonesia setelah otoritas Taiwan mendeteksi kandungan etilen oksida (EtO) pada salah satu batch produk. Mi instan tersebut diketahui memiliki tanggal kedaluwarsa 19 Maret 2026.

Dalam keterangan resminya, CFS meminta seluruh masyarakat yang sudah membeli produk melalui jalur distribusi daring atau perjalanan internasional agar segera membuang produk tersebut dan tidak mengonsumsinya.

CFS juga menegaskan masih melakukan investigasi terkait kemungkinan masuknya produk bermasalah ini ke pasar Hong Kong, sekaligus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan distribusi resmi produk tersebut.

Temuan Awal dari Taiwan

Food and Drug Administration (FDA) Taiwan sebelumnya melaporkan bahwa satu batch mi instan asal Indonesia mengandung residu pestisida etilen oksida pada tingkat yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan Taiwan.

Taiwan menetapkan bahwa kadar total EtO dalam pangan harus berada pada tingkat tidak terdeteksi. Temuan ini langsung memicu respons dari otoritas Hong Kong yang memilih menerapkan larangan sementara sebagai langkah pencegahan.

Investigasi dan Langkah Lanjut CFS Hong Kong

Hingga kini, CFS menegaskan masih memantau perkembangan terbaru dan siap mengambil tindakan tambahan apabila diperlukan. Otoritas keamanan pangan Hong Kong juga tengah memverifikasi apakah produk terkait benar-benar masuk ke pasar domestik melalui jalur distribusi resmi.

CFS berkomitmen menjaga standar keamanan pangan agar masyarakat Hong Kong terhindar dari risiko paparan bahan kimia berbahaya.

BACA JUGA : World Suicide Prevention Day 2025: Harapan Selalu Ada, Dukungan Kecil Bisa Menyelamatkan

Respons BPOM Indonesia

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia menanggapi temuan ini dengan segera meminta klarifikasi kepada pihak produsen. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyebut bahwa produk yang dimaksud bukan merupakan ekspor resmi ke Taiwan.

“BPOM telah menerima laporan dari produsen bahwa produk tersebut bukan diekspor secara resmi, melainkan diduga dikirim oleh trader tanpa sepengetahuan produsen,” jelas Taruna.

BPOM menambahkan bahwa produsen saat ini tengah melakukan penelusuran menyeluruh terhadap bahan baku dan proses produksi yang digunakan untuk memastikan penyebab adanya residu EtO. Hasil investigasi internal akan segera dilaporkan kepada BPOM.

Perbedaan Regulasi Etilen Oksida Antar Negara

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa perbedaan standar regulasi antarnegara menjadi faktor penting dalam kasus ini.

• Taiwan: Melarang total keberadaan EtO dalam produk pangan, dengan standar “tidak terdeteksi.”

• Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia: Memisahkan batasan EtO dengan turunannya, yaitu kloroetanol (2-CE), sehingga pengujian dilakukan berbeda dengan standar Taiwan.

• Codex Alimentarius Commission (CAC): Hingga saat ini belum menetapkan batas maksimum residu EtO di tingkat global.

Artinya, perbedaan standar internasional ini bisa menimbulkan perbedaan hasil pengujian serta interpretasi terhadap keamanan pangan.

Status Izin Edar di Indonesia

Berdasarkan data registrasi BPOM, produk mi instan dengan varian yang dipermasalahkan di Taiwan sejatinya sudah memiliki izin edar resmi di Indonesia. Oleh karena itu, produk tersebut tetap diperbolehkan beredar di pasar domestik dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi sesuai standar nasional.

BPOM memastikan akan terus memperkuat pengawasan dan komunikasi dengan produsen guna mencegah terulangnya kasus serupa.

BACA JUGA : 5 Kebiasaan Sepele yang Bisa Menyebabkan Gagal Ginjal, Waspada Sebelum Terlambat

Penjelasan Ilmiah Tentang Etilen Oksida

Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Zullies Ikawati, memberikan penjelasan mengenai sifat etilen oksida. Menurutnya, EtO bukan bahan yang boleh ditambahkan ke dalam makanan, namun dapat muncul sebagai residu dari proses desinfeksi menggunakan gas EtO di ruang penyimpanan atau pabrikasi.

“EtO merupakan gas yang mudah menguap. Paparan residu dari makanan sebenarnya sangat kecil, apalagi setelah dimasak, EtO akan menguap,” jelas Zullies.

Ia menambahkan, risiko paparan dari mengonsumsi mi instan yang telah dimasak sangat minim. Namun, sebagai langkah antisipatif, ia menyarankan agar proses memasak mi instan tidak perlu dihirup uapnya, melainkan cukup dikonsumsi secara normal.

Dampak Kasus bagi Reputasi Industri Pangan

Kasus larangan ini menyoroti pentingnya menjaga kualitas produk ekspor Indonesia. Industri mi instan yang telah menjadi ikon kuliner Indonesia di pasar global menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan reputasi.

Apabila masalah tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan dapat berdampak pada kepercayaan konsumen internasional dan menghambat penetrasi pasar di negara-negara dengan regulasi ketat.

Upaya Mitigasi Pemerintah dan Produsen

Untuk mengatasi isu ini, pemerintah Indonesia bersama produsen perlu memperkuat:

1. Pengawasan bahan baku – memastikan seluruh komponen produksi bebas dari kontaminasi EtO.

2. Audit rantai pasok – menelusuri jalur distribusi tidak resmi yang berpotensi menyebabkan masalah serupa.

3. Kolaborasi internasional – menyelaraskan standar pengujian dengan mitra dagang utama agar tidak terjadi perbedaan interpretasi.

4. Edukasi konsumen – memberikan informasi yang transparan mengenai keamanan produk untuk mencegah kepanikan.

Larangan konsumsi mi instan asal Indonesia di Hong Kong menyusul temuan etilen oksida oleh otoritas Taiwan menyoroti kompleksitas perdagangan pangan global. Perbedaan regulasi antarnegara menjadi faktor utama dalam munculnya polemik ini.

BPOM Indonesia menegaskan produk yang dipermasalahkan bukan bagian dari ekspor resmi, dan investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab terjadinya temuan. Para ahli juga menyatakan risiko paparan EtO dari konsumsi mi instan yang dimasak sangat rendah.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan rantai pasok, harmonisasi standar internasional, serta transparansi informasi agar kepercayaan konsumen global terhadap produk pangan Indonesia tetap terjaga.