Banggar DPR: RAPBN 2026 Jadi Instrumen Strategis Negara Hadapi Dinamika Global

beritahariini.news – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang baru saja disetujui dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (23/9), merupakan instrumen vital bagi negara untuk menghadapi dinamika global yang terus berubah.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyebut RAPBN bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan alat strategis yang akan menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan politik bangsa dalam menghadapi tantangan eksternal maupun internal.

“Apakah APBN 2026 akan menjadi instrumen yang tangguh? Itu sepenuhnya akan ditentukan oleh bagaimana pemerintah memanfaatkannya,” ujar Said dalam keterangan resminya, Rabu (24/9).

Latar Belakang: Dunia di Tengah “Perang Narasi”

Said menggarisbawahi bahwa kondisi global saat ini dipenuhi oleh perang narasi, yakni situasi di mana informasi dan opini publik sering dikendalikan oleh wacana yang seolah benar, tetapi sebenarnya menyamarkan realitas.

Menurutnya, penyusunan RAPBN 2026 tidak boleh terjebak dalam narasi bombastis semata. DPR, kata dia, telah memilah dengan cermat masukan dari berbagai pihak, memilih gagasan yang konstruktif dan autentik untuk dijadikan pijakan.

“Banyak pemikir tangguh di lembaga ini yang memastikan bahwa akal budi tetap menyala, sehingga RAPBN benar-benar mampu menjawab tantangan sekaligus membuka peluang,” tegasnya.

Proses Pembahasan Mendalam dan Kritis

Penyusunan RAPBN 2026 melewati proses panjang, mulai dari Komisi I hingga XIII DPR yang kemudian bermuara pada Banggar. Said menekankan bahwa meskipun tidak ada karya manusia yang sempurna, Banggar berupaya maksimal menjadikan RAPBN 2026 sebagai instrumen fiskal yang responsif, inklusif, dan adaptif.

Banggar juga menekankan bahwa pemerintah harus gesit, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia, sehingga setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan nilai tambah nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA : Menteri UMKM Tegaskan Usaha Kecil dengan Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak

Filosofi Kebijakan: Menyalakan Akal Budi

Said mengutip pemikiran filsuf Romawi Marcus Aurelius dan Seneca, yang menekankan pentingnya kejernihan akal dalam menghadapi gempuran narasi menyesatkan. Menurutnya, meskipun publik sering kali diterpa kabut isu negatif terhadap DPR, RAPBN 2026 adalah bukti bahwa lembaga legislatif tetap bekerja menjaga kepercayaan masyarakat.

“Strategi perang narasi yang hanya mengaduk-aduk emosi publik akan runtuh dengan sendirinya. Yang bertahan adalah kebijakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” katanya.

Postur RAPBN 2026: Belanja, Pendapatan, dan Defisit

Dalam rapat paripurna, DPR menyepakati postur RAPBN 2026 sebagai berikut:

• Belanja Negara: Rp3.842,72 triliun

  • Belanja Pemerintah Pusat: Rp3.149,73 triliun

    • Belanja Kementerian/Lembaga: Rp1.510,55 triliun

    • Belanja Non-K/L: Rp1.639,19 triliun

  • Transfer ke Daerah: Rp692,99 triliun

• Pendapatan Negara: Rp3.153,58 triliun

  • Penerimaan Perpajakan: Rp2.693,71 triliun

  • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp459,2 triliun

  • Hibah: Rp660 miliar

• Defisit Anggaran: Rp698,15 triliun atau 2,68% terhadap PDB

• Keseimbangan Primer: Rp89,71 triliun

Dengan struktur ini, RAPBN 2026 tetap menjaga defisit dalam batas aman, sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal.

BACA JUGA : Kemenhub Ungkap Lima Daerah Sudah Jalankan Program BTS Secara Mandiri, Dorong Transformasi Transportasi Perkotaan

Asumsi Makro: Pondasi Kebijakan Ekonomi

DPR dan pemerintah juga menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi pijakan RAPBN 2026:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,4%

• Inflasi: 2,5%

• Nilai tukar Rupiah: Rp16.500 per dolar AS

Asumsi ini disusun dengan memperhitungkan kondisi global yang masih diwarnai ketidakpastian, mulai dari geopolitik, harga komoditas, hingga arah kebijakan moneter dunia.

RAPBN sebagai Alat Transformasi Ekonomi

Menurut Banggar, RAPBN 2026 bukan hanya bertujuan menjaga stabilitas makro, tetapi juga mendorong transformasi struktural ekonomi Indonesia. Dengan belanja yang difokuskan pada sektor produktif, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan teknologi, pemerintah diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional.

Kebijakan fiskal ini juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, serta mendukung agenda hilirisasi industri dan transisi energi yang berkelanjutan.

Menjaga Kepercayaan Publik dan Kredibilitas Fiskal

Said menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi RAPBN 2026. Menurutnya, publik tidak hanya menilai dari besarnya angka anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dirasakan manfaatnya secara langsung.

Keberhasilan RAPBN akan menjadi salah satu instrumen untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif.

RAPBN 2026 hadir sebagai instrumen strategis yang bukan hanya memuat angka belanja dan pendapatan, tetapi juga mencerminkan visi Indonesia menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Dengan belanja negara mencapai Rp3.842,72 triliun dan defisit terjaga di level 2,68% PDB, RAPBN 2026 diproyeksikan mampu menjaga stabilitas, mendukung pembangunan inklusif, serta menjadi motor penggerak transformasi ekonomi nasional.

Sebagaimana ditegaskan Banggar DPR, keberhasilan implementasi RAPBN 2026 akan sangat ditentukan oleh ketangguhan pemerintah dalam bersikap gesit, kreatif, dan inovatif, sekaligus keberanian untuk menjadikan narasi kebijakan fiskal sebagai instrumen nyata demi kesejahteraan rakyat.