TPNPB Tuding TNI Jalankan Strategi Militer Terselubung di Papua, TNI Membantah
TPNPB Tuding TNI Jalankan Strategi Militer Terselubung di Papua, TNI Membantah
beritahariini.news — Konflik berkepanjangan di Papua kembali memanas. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menuding pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer secara diam-diam. Mereka mengklaim telah terjadi pengerahan lebih dari 6.000 personel militer ke Papua sejak awal Januari hingga pertengahan April 2025.
TPNPB Sebut TNI Langgar Prosedur Hukum Perang
Juru Bicara Komando Nasional TPNPB, Sebby Sambom, menyebut pengerahan ribuan personel ke Timika sebagai eskalasi militer tanpa dasar hukum. Menurutnya, jika negara hendak berperang, harus ada pengumuman resmi dari DPR dan Presiden. Ia menilai tindakan TNItersebut telah melanggar hukum perang internasional.
“Perang itu ada aturannya. Kalau memang mau perang, umumkan secara resmi. Tapi ini dilakukan secara diam-diam. Itu pelanggaran hukum perang,” ujar Sebby pada Minggu, 13 April 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya membuka ruang dialog, bukan justru mengirim pasukan ke wilayah yang selama ini sudah rentan konflik.
TPNPB Tetapkan Sembilan Wilayah Jadi Zona Perang
TPNPB mengaku telah menetapkan sembilan wilayah di Papua sebagai zona perang. Wilayah tersebut meliputi beberapa kabupaten dan distrik yang selama ini menjadi titik konsentrasi konflik. Namun, mereka menegaskan belum memulai apa yang mereka sebut sebagai “revolusi total”.
Saat ini, menurut Sebby, konflik masih berada dalam tahap “revolusi bertahap”. Ia memperingatkan bahwa jika eskalasi militer terus dilakukan, maka TPNPB bisa saja mengambil langkah yang lebih ekstrem.
“Kami belum umumkan revolusi total. Tapi pemerintah Indonesia sudah mendahului dengan mengumumkan perang diam-diam. Kalau memang mau perang, umumkan secara resmi. Kami juga berhak minta bantuan dari negara lain,” lanjut Sebby.
Seruan untuk Hentikan Pengiriman Pasukan
Dalam pernyataan terpisah, TPNPB menyatakan siap menghadapi segala bentuk agresi militer. Namun mereka tetap menyerukan agar pendekatan militer dihentikan. Sebby menyebut bahwa pendekatan ini sama saja dengan genosida secara perlahan terhadap orang Papua.
“Lebih baik kami mati daripada tanah kami direbut dan rakyat kami dibunuh secara perlahan. Kami meminta Jakarta berhenti kirim pasukan. Kirimlah tim perunding untuk duduk bersama mencari solusi,” tegasnya.
Menurut TPNPB, penyelesaian damai lebih masuk akal daripada terus mengandalkan operasi militer yang justru memperburuk keadaan.
TNI Bantah Tuduhan, Sebut Tidak Ada Tambahan Pasukan
Tudingan yang dilontarkan TPNPB langsung dibantah oleh Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI. Ia menyatakan bahwa tidak ada pengiriman personel militer baru ke Papua. Pasukan yang ada di sana hanya menjalankan tugas rutin menjaga perbatasan.
“Yang ada sekarang adalah pasukan yang memang ditugaskan secara rutin menjaga wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Tidak ada penambahan personel baru,” jelas Kristomei.
Ia juga mengklarifikasi soal kapal perang bernomor 524 yang terlihat menurunkan pasukan di Pelabuhan Poumako, Timika. Menurutnya, pasukan tersebut hanya menjalani rotasi tugas rutin.
“Mereka adalah pasukan penjaga perbatasan yang sedang rotasi. Tidak ada unsur penyerangan atau eskalasi militer,” imbuhnya.
Akar Masalah Belum Terpecahkan
Papua selama bertahun-tahun menjadi wilayah yang terus bergolak. Persoalan utama tidak hanya soal keamanan, tetapi juga soal identitas, kesejahteraan, dan penentuan nasib sendiri. TPNPB menilai pendekatan militer yang dilakukan pemerintah bukanlah solusi jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa keamanan nasional adalah prioritas. Mereka beranggapan bahwa kehadiran TNI di Papua ditujukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi warga sipil dari kelompok bersenjata.
Namun hingga saat ini, kedua pihak belum pernah bertemu dalam forum dialog terbuka. Jalur komunikasi masih terputus. Situasi ini menciptakan ketegangan yang sulit diselesaikan tanpa pendekatan politik yang lebih inklusif.
Seruan Internasional untuk Dialog Damai
Berbagai pengamat dan lembaga internasional telah lama mendorong pemerintah Indonesia untuk mengedepankan pendekatan damai. Banyak pihak menilai bahwa dialog adalah jalan satu-satunya untuk meredakan konflik Papua yang telah berlangsung puluhan tahun.
Dialog diharapkan bisa membuka ruang bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka secara sah dan bermartabat. Keterlibatan tokoh masyarakat adat, gereja, dan kelompok sipil dinilai penting dalam membangun kepercayaan bersama.
Pernyataan TPNPB bahwa TNI telah melakukan operasi militer terselubung menunjukkan bahwa konflik Papua masih jauh dari kata selesai. Ketegangan antara aparat keamanan dan kelompok separatis terus berlanjut tanpa kepastian solusi damai.
Jika pemerintah benar-benar ingin membangun Papua secara utuh, maka dialog adalah syarat utama. Pendekatan keamanan saja tidak akan cukup. Sebaliknya, kelompok separatis juga harus bersedia duduk bersama dan mencari jalan tengah.
Papua adalah bagian dari Indonesia. Namun agar benar-benar menyatu, harus ada rasa keadilan, pengakuan, dan keterlibatan yang setara. Tanpa itu, Papua akan tetap menjadi luka yang belum sembuh di tubuh bangsa.