Purbaya Sebut Ada Praktik Jual Beli Jabatan di Bekasi

beritahariini.news – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Purbaya secara tegas mengungkap adanya praktik jual beli jabatan di Pemerintah Daerah Bekasi, Jawa Barat.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena mengindikasikan bahwa upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah masih menghadapi kendala serius. Menurut Purbaya, kasus di Bekasi merupakan contoh nyata bahwa masih terdapat celah bagi pejabat tertentu untuk memanfaatkan posisi jabatan demi keuntungan pribadi.

Temuan KPK dan BPK: Masih Maraknya Penyimpangan di Daerah

Dalam pemaparannya, Purbaya merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa praktik penyelewengan di daerah masih tinggi. Beberapa kasus yang disebut termasuk suap audit BPK di Sorong dan Meranti, proyek fiktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan, serta kasus jual beli jabatan di Bekasi.

“Ini menjadi bukti bahwa reformasi tata kelola di daerah belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah daerah masih rentan terhadap praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” jelas Purbaya. Data BPK menunjukkan bahwa kerugian negara dari praktik semacam ini mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

Baca Juga: 7 Gebrakan Prabowo di Tahun Pertama Pemerintahan: Batalkan PPN 12%, Pangkas Pemborosan APBN

Skor Integritas Nasional: Masih di Bawah Target

Purbaya juga menekankan temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan KPK, di mana skor integritas nasional tercatat sebesar 71,53, lebih rendah dari target 74. Rata-rata skor integritas pemerintah provinsi hanya 67, sementara kabupaten mencapai 69. Angka ini menempatkan banyak daerah dalam kategori “zona merah”, yang artinya rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Masih banyak kepala daerah yang belum sepenuhnya menjalankan tata kelola yang bersih dan transparan. Ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan,” tambah Purbaya.

Dampak Ekonomi dari Praktik Korupsi

Tidak hanya menyangkut moral dan tata kelola, praktik jual beli jabatan juga berdampak langsung pada ekonomi daerah. Purbaya menyoroti bahwa anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat seringkali tersedot untuk biaya-biaya ilegal yang terkait dengan transaksi jabatan.

“Anggaran publik itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memenuhi ambisi individu tertentu. Kalau praktik ini dibiarkan, pertumbuhan ekonomi daerah akan terhambat, investasi akan lesu, dan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat,” ujar Purbaya.

Studi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Daerah (LPEKD) pada 2024 menunjukkan bahwa daerah yang skor integritasnya rendah cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi 1–2% lebih lambat dibanding daerah dengan tata kelola yang baik.

Tindakan Pemerintah: Dorongan Perbaikan Tata Kelola

Menkeu Purbaya menekankan bahwa kepala daerah harus melakukan perbaikan segera dalam tata kelola pemerintahan. Ia meminta agar dalam dua kuartal ke depan, pemerintah daerah memperbaiki sistem pengadaan jabatan, memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi.

“Coba tolong perbaiki dua kuartal ke depan, supaya saya bisa lapor ke Presiden. Kalau tidak, kita semua akan menghadapi konsekuensi, termasuk kemungkinan pemotongan anggaran,” tegasnya.

Langkah-langkah yang disarankan antara lain:

1. Penguatan mekanisme seleksi jabatan melalui transparansi dan penilaian kompetensi.

2. Audit rutin BPK dan inspektorat daerah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.

3. Pelatihan etika dan anti-korupsi bagi pejabat daerah dan pegawai negeri sipil.

4. Peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran daerah.

Baca Juga: 60 Penyidik Dikerahkan Tangani Kasus Perampokan di Museum Louvre, 4 Pelaku Masih Buron

Respons Publik dan Media

Pernyataan Purbaya memicu perhatian luas dari media nasional dan masyarakat. Di media sosial, warganet menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang nyata dan menuntut transparansi lebih besar dalam proses pengangkatan pejabat daerah.

Beberapa aktivis antikorupsi menyatakan bahwa kasus Bekasi harus menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan jabatan. “Ini bukan sekadar kasus lokal. Kalau dibiarkan, akan menular ke daerah lain dan merusak sistem pemerintahan nasional,” ujar seorang penggiat dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Sejarah Masalah Jabatan dan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Praktik jual beli jabatan bukan hal baru di Indonesia. Sejak era reformasi 1998, banyak daerah menghadapi tantangan yang sama. Berbagai upaya reformasi birokrasi telah dilakukan, termasuk sistem merit-based dan e-Government, namun implementasinya sering terkendala budaya politik lokal, tekanan dari elit politik, dan lemahnya pengawasan.

Purbaya menegaskan bahwa reformasi harus lebih dari sekadar kebijakan di atas kertas. “Ini tentang membangun budaya integritas dan tanggung jawab di semua level pemerintahan. Tanpa itu, sistem apapun akan mudah disalahgunakan,” katanya.

Implikasi Politik dan Pilkada 2025

Kasus ini muncul menjelang Pilkada 2025, di mana beberapa kepala daerah yang disebut terkait praktik korupsi berpotensi mencalonkan kembali. Purbaya menekankan pentingnya sistem seleksi adil dan transparan untuk mencegah politisasi jabatan dan memastikan pejabat yang kompeten memimpin pemerintahan daerah.

“Pemilihan kepala daerah harus bebas dari intervensi uang dan pengaruh politik yang tidak sehat. Kita harus pastikan pejabat yang terpilih benar-benar kompeten dan memiliki integritas,” tegasnya.

Praktik jual beli jabatan di Bekasi menjadi cerminan tantangan besar dalam reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya, mulai dari audit BPK, pengawasan KPK, hingga pelatihan anti-korupsi, masih banyak celah yang memungkinkan praktik-praktik merugikan publik terjadi.

Purbaya menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari kepala daerah dan pejabat di semua tingkatan. Dengan perbaikan tata kelola, transparansi, dan penguatan pengawasan, diharapkan pembangunan daerah dapat lebih efektif, investasi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat bertambah. Kasus Bekasi menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar slogan, tetapi harus diterapkan secara nyata untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel di seluruh Indonesia.