beritahariini.news – Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami pelemahan signifikan pada kuartal pertama tahun 2025, hanya mencatatkan angka 4,87 persen. Angka ini menunjukkan penurunan tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana ekonomi tumbuh sebesar 5,11 persen. Pelemahan ini juga menjadi penurunan paling tajam dalam dua tahun terakhir, menandai urgensi evaluasi menyeluruh terhadap dinamika ekonomi domestik dan global.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui Analis Kebijakan Ekonomi Ajib Hamdani menguraikan sejumlah faktor utama yang memicu melambatnya pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan daya beli masyarakat, lambannya realisasi belanja pemerintah, serta tekanan eksternal akibat kebijakan perdagangan internasional.
PHK Massal Sebabkan Konsumsi Masyarakat Menyusut
Salah satu penyebab utama dari stagnasi ekonomi pada awal tahun ini adalah penurunan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan. Berdasarkan data yang dihimpun Apindo, tercatat sebanyak 70.000 pekerja menjadi korban PHK sepanjang kuartal I/2025. Lonjakan angka pengangguran tersebut berdampak langsung terhadap melemahnya daya beli masyarakat secara nasional.
Also Read
Ajib Hamdani menegaskan bahwa tingginya angka PHK berbanding lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan. Ia menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami lonjakan hingga mencapai 60,3 persen. Angka ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat dalam mengatasi ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Penurunan konsumsi rumah tangga menjadi faktor krusial yang menurunkan kontribusi sektor konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat konsumsi masyarakat mencakup lebih dari 50 persen struktur PDB Indonesia, maka dampak dari pelemahan ini sangat terasa pada indikator makroekonomi nasional.
Realisasi Belanja Pemerintah Dinilai Kurang Optimal
Selain melemahnya sektor konsumsi, lambatnya realisasi belanja pemerintah pada kuartal awal tahun turut menambah tekanan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang dipaparkan Ajib, penerimaan pajak pada kuartal I/2025 hanya terealisasi sebesar 14,7 persen dari target tahunan, jauh dari target 20 persen.
Rendahnya penerimaan ini mencerminkan ketidakseimbangan fiskal di awal tahun dan berdampak pada program belanja pemerintah yang berjalan lambat. Padahal, dalam kondisi ketidakpastian global seperti saat ini, belanja pemerintah menjadi motor utama penggerak ekonomi domestik.
BACA JUGA : Bank Danamon Raup Laba Rp1,6 Triliun pada Semester I 2025, Didorong Kinerja Kredit dan Dana Pihak Ketiga
Kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan oleh pemerintah pusat juga dinilai memberikan dampak negatif terhadap persepsi pelaku usaha. Ajib menilai bahwa pendekatan penghematan belanja dalam situasi lesunya permintaan domestik dan global dapat mengurangi efek stimulus fiskal yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan.
Dampak Kebijakan Perdagangan Global Terhadap Ekonomi Nasional
Tekanan eksternal turut memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, khususnya akibat kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Presiden AS, Donald Trump, kembali menerapkan tarif proteksionis yang berdampak pada mitra dagang, termasuk Indonesia. Efek dari kebijakan ini tercermin pada menurunnya permintaan barang ekspor dari AS.
Ajib Hamdani menyebut kondisi ini sebagai efek lanjutan dari “tariff shock” atau guncangan tarif. Kebijakan perdagangan tersebut memberikan efek kontraktif terhadap perekonomian global dan menurunkan kinerja ekspor nasional Indonesia. Komoditas yang sebelumnya menjadi andalan ekspor ke pasar Amerika mengalami perlambatan permintaan, memperparah defisit neraca perdagangan.
Dengan kondisi ekspor yang tertekan dan konsumsi domestik yang melemah, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, strategi jangka pendek dan menengah harus dirancang secara cermat untuk mencegah perlambatan yang berkelanjutan.
Rekomendasi Apindo: Stimulus Ekonomi Harus Segera Digulirkan
Melihat kondisi tersebut, Apindo mendorong pemerintah untuk mengambil langkah cepat dalam bentuk stimulus ekonomi berbasis konsumsi. Ajib menyarankan agar pada bulan Juni hingga akhir tahun 2025, pemerintah mengalokasikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai strategi memperkuat daya beli masyarakat lapisan bawah.
Pemberian BLT diharapkan mampu menjadi katalisator untuk memicu kembali roda konsumsi masyarakat dan memberikan dampak langsung pada sektor riil. Selain itu, Ajib menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan belanja infrastruktur produktif serta mempercepat penyaluran bantuan sosial yang menyasar masyarakat rentan.
Di sisi lain, dunia usaha juga mendorong adanya kelonggaran fiskal bagi pelaku usaha terdampak PHK, misalnya melalui pengurangan beban pajak atau subsidi produktivitas. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu melakukan rekrutmen tenaga kerja kembali dan menurunkan angka pengangguran nasional.
BACA JUGA : Kemenhub Tegaskan Layanan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Tetap Normal Meski Jalur Gumitir Ditutup
OECD Turunkan Proyeksi Ekonomi Indonesia Jadi 4,7 Persen
Seiring dengan dinamika ekonomi nasional yang melambat, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Awalnya diproyeksikan tumbuh 4,9 persen, namun kini direvisi turun menjadi 4,7 persen.
Pemangkasan ini tidak hanya berlaku untuk Indonesia, melainkan juga terjadi secara global sebagai dampak dari kebijakan perdagangan internasional dan ketegangan geopolitik. Dalam forum Dewan OECD tingkat Menteri yang digelar di Paris, Prancis, pada 3–4 Juni 2025, Indonesia turut membahas tantangan tersebut dalam konteks aksesi keanggotaan OECD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah tengah berupaya keras menjaga stabilitas ekonomi melalui peluncuran lima paket stimulus ekonomi. Program ini dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global.
Pemerintah Fokus pada Daya Beli dan Ketahanan Ekonomi
Airlangga Hartarto dalam konferensi pers dari Paris menekankan bahwa strategi utama pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, banyak negara anggota OECD juga mengambil langkah serupa dengan meluncurkan stimulus untuk mendukung konsumsi rumah tangga.
Indonesia, yang kini tengah dalam proses aksesi menjadi anggota OECD, turut menyesuaikan kebijakan makroekonomi agar selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar terbuka dan demokrasi representatif. Dokumen Initial Memorandum sebagai syarat aksesi telah diserahkan oleh Indonesia kepada OECD pada pertemuan tersebut.
Arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat tidak hanya melalui BLT, tetapi juga lewat program bantuan subsidi upah, jaminan sosial, dan bantuan produktif untuk pelaku UMKM. Semua ini diarahkan untuk menjaga kestabilan ekonomi mikro yang menjadi fondasi bagi pemulihan makro.
Butuh Respons Terukur dan Terpadu
Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi negara dalam menjaga momentum pemulihan pasca pandemi dan ketidakpastian global. Kombinasi dari meningkatnya PHK, turunnya daya beli, lambannya belanja pemerintah, serta tekanan perdagangan internasional, menciptakan lingkungan ekonomi yang menantang.
Diperlukan sinergi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menahan laju perlambatan. Pemerintah harus mampu menghadirkan solusi cepat dan tepat sasaran, termasuk melalui stimulus ekonomi yang mendorong konsumsi dan investasi produktif.
Melalui upaya terpadu dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali menguat pada kuartal berikutnya. Fokus pada perlindungan tenaga kerja, pemulihan konsumsi, dan dukungan fiskal yang adaptif menjadi kunci agar ekonomi nasional tetap tangguh menghadapi tekanan domestik dan global.