Pemkot Palembang Lanjutkan Program Pinjaman Modal UMKM Tanpa Agunan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

beritahariini.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, kembali melanjutkan program pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini dianggap sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan stimulus agar pelaku UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Aprizal Hasyim, menegaskan bahwa program pinjaman modal usaha tanpa agunan dengan bunga nol persen terbukti efektif membantu pelaku usaha kecil. “Program ini sangat membantu pengembangan UMKM, sehingga harus tetap dilanjutkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).

Data UMKM di Palembang: Basis Penyaluran Program
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang mencatat terdapat sekitar 93 ribu pelaku usaha kecil yang tersebar di 18 kecamatan. Data tersebut menjadi basis utama dalam menentukan sasaran prioritas penerima pinjaman modal.

Pelaku UMKM yang diprioritaskan meliputi mereka yang masuk dalam pendataan pembagian kuota per kecamatan serta keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan bagi pelaku usaha, tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di tingkat daerah.

Secara bertahap, penyaluran pinjaman modal akan dilakukan hingga akhir tahun, sehingga semakin banyak pelaku UMKM dapat merasakan manfaat program tersebut.

Skema Pinjaman Modal UMKM
Setiap pelaku UMKM yang lolos verifikasi berhak memperoleh pinjaman modal sebesar Rp5 juta dengan bunga nol persen. Namun, skema ini berlaku dengan syarat penerima tidak menunggak dalam memenuhi kewajibannya.

Agar penyaluran tepat sasaran, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang dilibatkan dalam proses survei langsung ke lokasi usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM benar-benar aktif menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria penerima.

BACA JUGA : Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Turun Usai Cetak Rekor

Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM, antara lain:

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Palembang.

2. Tidak sedang menerima subsidi bunga dari pinjaman lain.

3. Usaha telah berjalan secara aktif minimal satu tahun.

Dengan persyaratan yang jelas, pemerintah berharap penyaluran modal benar-benar menyasar pelaku usaha yang membutuhkan.

Manfaat Program bagi Pelaku UMKM
Program pinjaman modal tanpa agunan ini telah menjadi salah satu langkah nyata Pemkot Palembang dalam mendorong pemulihan ekonomi kerakyatan. Skema bunga nol persen memberi keuntungan besar bagi pelaku usaha kecil yang selama ini kerap kesulitan mengakses kredit perbankan konvensional.

Bagi banyak pelaku UMKM, pinjaman sebesar Rp5 juta cukup berarti untuk memperluas usaha, menambah stok bahan baku, membeli peralatan, atau memperkuat jaringan distribusi. Dengan adanya dukungan ini, UMKM Palembang diharapkan lebih kompetitif dan mampu memperluas pasar baik di tingkat lokal maupun regional.

Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Palembang
UMKM dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional, termasuk di Palembang. Kontribusinya tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan perputaran ekonomi di masyarakat.

Melalui program pinjaman modal ini, Pemkot Palembang berupaya memperkuat struktur ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pelaku usaha kecil. Selain itu, program ini juga mendukung agenda pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan memperluas basis ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Sinergi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Daerah
Keterlibatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Dengan adanya survei lapangan, proses verifikasi dapat dilakukan lebih akurat sehingga risiko penyaluran salah sasaran dapat ditekan.

BPR tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra pembina yang dapat mendampingi pelaku UMKM dalam mengelola pinjaman agar dimanfaatkan secara produktif.

BACA JUGA : Ketua FKBI Desak Komisi VI DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Konsumen demi Penguatan Hak Pelanggan

Perspektif Jangka Panjang
Program pinjaman modal tanpa agunan ini bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun basis ekonomi yang lebih kuat di Palembang. Dengan semakin banyaknya UMKM yang tumbuh, maka multiplier effect yang dihasilkan juga akan semakin besar bagi perekonomian daerah.

Keberlanjutan program ini dapat mempercepat pertumbuhan sektor perdagangan, memperluas lapangan kerja, serta mendorong terciptanya kelas menengah baru yang lebih tangguh menghadapi dinamika ekonomi.

Harapan Pemerintah Daerah
Sekda Palembang, Aprizal Hasyim, berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan program ini dengan baik. “Dengan adanya pinjaman modal ini, kami ingin pelaku UMKM terus mengembangkan usahanya sehingga dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan membuka peluang kerja baru,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa disiplin dalam mengelola pinjaman sangat penting agar program ini berjalan berkesinambungan dan bisa menjangkau lebih banyak penerima di masa depan. Program pinjaman modal usaha tanpa agunan dan bunga nol persen yang kembali dilanjutkan Pemkot Palembang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM. Dengan alokasi sebesar Rp5 juta untuk tiap penerima, program ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan di tingkat lokal.

Melalui pendataan yang akurat, mekanisme survei lapangan, serta sinergi dengan BPR Palembang, pemerintah memastikan penyaluran modal berjalan tepat sasaran. Keberlanjutan program ini bukan hanya membantu pelaku UMKM bertahan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Kota Palembang.

Dengan strategi yang terarah, Palembang berpotensi menjadi salah satu kota percontohan dalam pemberdayaan UMKM berbasis pinjaman modal tanpa agunan, sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.