Pemerintah Siapkan Dana Rp 12 Triliun untuk Dukung Lulusan SMA/SMK Bekerja di Luar Negeri
Pemerintah Siapkan Rp12 Triliun untuk Beasiswa Kerja Luar Negeri bagi Lulusan SMA/SMK. Foto: (beritahariini.news)
beritahariini.news – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan program besar untuk memperluas peluang kerja bagi lulusan sekolah menengah di pasar global. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar mengumumkan rencana pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 12 triliun guna mendukung pelatihan dan peningkatan kompetensi lulusan SMA dan SMK agar siap bekerja di luar negeri.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di kalangan muda serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai tenaga kerja internasional.
“Pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun untuk pelatihan bahasa, pelatihan kompetensi, dan peningkatan kemampuan kerja bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja di luar negeri,” ujar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/11/2025).
Program tersebut akan dikelola lintas kementerian, melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Anggaran Rp 12 triliun itu difokuskan untuk pelatihan teknis, kursus bahasa asing, sertifikasi internasional, serta subsidi beasiswa bagi peserta yang ingin mengikuti program pelatihan pra-penempatan kerja di luar negeri.
“Program ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja bagi anak muda Indonesia. Kita ingin mereka punya daya saing global, bukan hanya bersaing di dalam negeri,” jelas Cak Imin.
Menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka dari lulusan SMA dan SMK masih menjadi yang tertinggi di antara tingkat pendidikan lain. Pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK mencapai 9,27 persen, sementara lulusan SMA mencapai 8,53 persen. Angka tersebut menggambarkan masih besarnya potensi tenaga kerja muda yang belum terserap oleh pasar kerja domestik.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan pelatihan terhadap ratusan ribu lulusan SMA/SMK setiap tahunnya dengan fokus utama pada bidang kerja yang dibutuhkan pasar global seperti:
Perawatan lansia (caregiver)
Perhotelan dan kuliner (hospitality)
Pengelasan dan konstruksi (welder, technician)
Manufaktur dan otomotif
Digital dan teknologi informasi
Skema Implementasi dan Negara Tujuan
Program Rp 12 triliun ini akan dimulai secara bertahap pada akhir tahun 2025 dan diperluas pada 2026. Pemerintah juga tengah memetakan negara tujuan kerja, dengan prioritas pada negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap tenaga kerja terampil asal Indonesia, seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, dan Timur Tengah.
Selain pelatihan teknis, pemerintah juga menekankan aspek peningkatan kemampuan bahasa asing seperti Inggris, Jepang, Korea, dan Jerman. Setiap peserta yang lolos akan mendapatkan beasiswa pelatihan selama tiga hingga enam bulan sebelum diberangkatkan.
“Anak-anak muda kita punya potensi besar. Yang mereka butuhkan hanyalah pelatihan dan dukungan bahasa agar bisa bersaing. Negara harus hadir untuk memfasilitasi itu,” ujar Cak Imin.
Kementerian Tenaga Kerja juga akan menggandeng lembaga pelatihan vokasi dan dunia industri agar kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan nyata dunia kerja. Pemerintah menargetkan kerja sama dengan lebih dari 500 perusahaan mitra internasional untuk penempatan tenaga kerja terlatih.
Sinergi dengan Program 500 Ribu Tenaga Terampil
Kebijakan Rp 12 triliun ini disebut melengkapi program pemerintah sebelumnya yang menargetkan penempatan 500 ribu tenaga kerja terampil ke luar negeri hingga tahun 2026. Bedanya, program baru ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebelum mereka diberangkatkan, bukan semata pada penempatan.
“Ini bukan soal mengirim sebanyak mungkin tenaga kerja, tetapi bagaimana menyiapkan mereka agar benar-benar siap dan memiliki kompetensi yang diakui internasional,” ujar Cak Imin.
Langkah ini juga diharapkan bisa memperkuat branding tenaga kerja Indonesia yang selama ini kerap ditempatkan di sektor informal. Dengan dukungan pelatihan yang lebih modern, pemerintah menargetkan lebih banyak pekerja Indonesia yang masuk ke sektor formal dan profesional di luar negeri.
Harapan dari Dunia Pendidikan dan Industri
Kebijakan ini disambut positif oleh sejumlah pihak, termasuk kalangan pendidikan dan industri. Ketua Forum Direktur SMK Nasional, Suryadi Adi Putra, menyebut program ini sebagai “angin segar” bagi lulusan vokasi yang selama ini kesulitan mencari kerja setelah lulus.
“Banyak lulusan SMK yang sudah punya kemampuan dasar, tapi tidak punya akses ke pelatihan lanjutan atau pembekalan bahasa. Kalau pemerintah bisa bantu lewat beasiswa dan pelatihan terarah, tentu akan membuka jalan lebih luas,” kata Suryadi.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang tenaga kerja, Aditya Pandu, menilai kebijakan ini bukan hanya berdampak bagi individu, tetapi juga bagi ekonomi nasional. “Tenaga kerja Indonesia yang profesional dan terampil akan membawa reputasi baru. Apalagi kalau mereka kembali dengan pengalaman global, itu akan meningkatkan kualitas SDM di dalam negeri,” katanya.
Meski disambut baik, sejumlah pengamat menilai program ini harus dirancang dengan hati-hati agar tidak hanya menjadi proyek besar tanpa hasil nyata. Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Lutfiah Karim, menyoroti pentingnya sinkronisasi antar-lembaga agar pelatihan, sertifikasi, dan penempatan berjalan efektif.
“Dana sebesar Rp 12 triliun adalah angka besar. Tapi tanpa koordinasi lintas kementerian yang kuat, hasilnya bisa tidak optimal. Pemerintah harus memastikan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar global dan tidak tumpang tindih dengan program lainnya,” ujarnya.
Selain itu, isu perlindungan tenaga kerja di luar negeri juga menjadi sorotan. Pemerintah diminta untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran, terutama yang baru pertama kali berangkat.
BP2MI memastikan bahwa setiap peserta yang lulus program ini akan mendapatkan perlindungan penuh, mulai dari pra-penempatan, selama bekerja, hingga kepulangan ke Indonesia.
Komitmen Pemerintah
Cak Imin menegaskan bahwa program Rp 12 triliun ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap ketimpangan lapangan kerja dan pengangguran di daerah.
“Kita ingin anak-anak muda di daerah punya kesempatan yang sama untuk sukses. Tidak semua harus bekerja di kota besar. Dengan skill yang kuat, mereka bisa berkiprah di manapun, bahkan di panggung global,” tegasnya.
Program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama daerah-daerah pengirim tenaga kerja seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Dengan meningkatnya remitan atau kiriman devisa dari luar negeri, kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan ikut terdongkrak.
Kebijakan pemerintah menyiapkan dana Rp 12 triliun untuk mendukung lulusan SMA dan SMK bekerja di luar negeri menjadi salah satu inisiatif strategis dalam pembangunan manusia Indonesia. Melalui pelatihan kompetensi, peningkatan kemampuan bahasa, dan kerja sama internasional, program ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja global.
Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan mulai dari kualitas pelatihan, transparansi penggunaan anggaran, hingga jaminan perlindungan tenaga kerja. Bila dijalankan dengan tepat, program ini bisa menjadi tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045, dengan generasi muda yang kompeten, berdaya saing, dan mampu membawa nama Indonesia di kancah dunia.