Pembangunan Infrastruktur Gas Nasional Jadi Pilar Utama Wujudkan Swasembada Energi di Era Prabowo

beritahariini.news – Dalam kerangka besar pembangunan energi nasional, pemerintah menekankan bahwa ketersediaan infrastruktur gas menjadi landasan fundamental bagi proses transisi energi menuju swasembada yang berkelanjutan. Kepastian pasokan gas dan kesiapan infrastruktur distribusinya dipandang sebagai dua elemen kunci yang saling melengkapi dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan energi domestik, utamanya di sektor pembangkit listrik.

Direktur Pembinaan Program Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Mirza Mahendra, menyatakan bahwa peningkatan permintaan gas dalam negeri harus diimbangi dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menuntaskan sejumlah proyek penting, antara lain pembangunan jaringan pipa gas lintas wilayah, fasilitas pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), floating storage regasification unit (FSRU), terminal gas, dan proyek lainnya yang diprioritaskan untuk memperkuat jalur distribusi energi berbasis gas.

Proyek Gas Domestik: Kolaborasi Pemerintah dan Industri

Mirza menegaskan bahwa kesuksesan pembangunan infrastruktur gas nasional tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Diperlukan partisipasi aktif dari pelaku industri dalam bentuk investasi dan sinergi teknologi. Ia menyebut bahwa kolaborasi multipihak menjadi dasar kuat dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi nasional.

“Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program pengembangan gas domestik untuk memastikan tercapainya swasembada energi nasional sebagaimana diarahkan oleh Bapak Presiden,” ujar Mirza.

Proyek-proyek yang sedang dikerjakan di berbagai wilayah Tanah Air tidak hanya berorientasi pada aspek jangka pendek, namun juga diarahkan untuk menciptakan ketahanan energi jangka panjang, terutama di sektor pembangkitan listrik, industri petrokimia, dan transportasi.

Proyeksi Pasokan Listrik Gas dalam RUPTL 2025–2034

Menanggapi kebutuhan energi listrik nasional, Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Rakhmad Dewanto, menyoroti pentingnya kepastian pasokan gas untuk mendukung target kapasitas pembangkit dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

BACA JUGA : Banjir Rendam 15 RT dan Satu Ruas Jalan di Jakarta Timur Usai Hujan Deras Guyur Ibu Kota

Rakhmad menyebut bahwa dalam periode sepuluh tahun mendatang, total penambahan kapasitas pembangkit berbasis gas akan mencapai 10,3 gigawatt (GW). Rinciannya adalah:

• Tahun 2025: 0,4 GW

• Tahun 2026: 1,6 GW

• Tahun 2027: 3,8 GW

• Tahun 2028: 1,1 GW

• Tahun 2029: 2,4 GW

• Tahun 2030: 0,7 GW

• Tahun 2031–2033: masing-masing 0,1 GW

• Tahun 2034: 0,2 GW

PLN EPI mengharapkan adanya alokasi gas yang konsisten baik dari sumber domestik maupun impor. Selain kepastian pasokan, Rakhmad juga menggarisbawahi pentingnya dukungan penuh pemerintah dalam proses pengembangan infrastruktur, mulai dari perizinan hingga pembiayaan.

Kontrak Ekspor Gas Hambat Distribusi Domestik

Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, Rayendra Sidik, mengungkapkan bahwa produksi gas nasional secara agregat sejatinya masih memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, sejumlah kontrak jangka panjang yang telah diteken produsen gas dengan pihak luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi permintaan domestik.

Dalam mengatasi kesenjangan ini, pemerintah menerapkan strategi swap, yakni pengalihan pasokan gas ekspor untuk kebutuhan domestik sambil menunggu pasokan baru dari cadangan gas yang tengah dikembangkan.

Rayendra menjelaskan bahwa tantangan utama justru terletak pada aspek infrastruktur. Masih banyak daerah pusat permintaan (demand center) yang belum tersambung dengan wilayah produksi gas karena belum tersedianya jaringan distribusi yang memadai.

“Belum ada infrastruktur yang menyambungkan pusat produksi ke lokasi kebutuhan. Ini menjadi hambatan utama, selain daya beli yang juga menjadi isu penting karena biaya logistik yang tinggi,” ungkapnya.

BACA JUGA : Penemuan Mayat Perempuan dalam Drum di Sungai Cisadane

Peran Strategis Kebijakan Alokasi dan Harga Gas

Advisor Indonesia Gas Society (IGS), Salis Aprilian, menyampaikan bahwa reformasi kebijakan gas nasional menjadi prasyarat penting dalam menjamin keberlanjutan pasokan energi berbasis gas. Ia menilai perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan alokasi dan penetapan harga gas bumi yang selama ini diterapkan.

Menurut Salis, alokasi ekspor harus mempertimbangkan konfirmasi permintaan dalam negeri secara prioritas. Pemerintah harus lebih cermat dalam memberikan izin ekspor agar tidak mengorbankan kebutuhan energi nasional.

Selain itu, percepatan proyek pengembangan lapangan gas (onstream project supply) harus didorong dengan perbaikan struktur fiskal dan insentif investasi, khususnya pada wilayah kerja migas eksisting dan yang akan ditawarkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek eksplorasi dan produksi dapat berjalan sesuai jadwal atau bahkan lebih cepat.

Tantangan Infrastruktur dan Harga: Hambatan Ganda dalam Distribusi Gas

Salah satu masalah yang kerap muncul dalam pengembangan infrastruktur gas adalah ketidaksesuaian antara lokasi produksi dan wilayah konsumsi. Di banyak kasus, fasilitas pengolahan dan transportasi gas seperti pipa dan terminal belum menjangkau pusat-pusat permintaan.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menambah kompleksitas tantangan logistik, membuat biaya distribusi gas menjadi tinggi. Ini secara otomatis berdampak pada daya beli sektor industri maupun kelistrikan di daerah yang jauh dari pusat produksi gas.

Di sisi lain, harga gas di tingkat konsumen juga perlu disesuaikan dengan kondisi pasar, namun tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keterjangkauan. Pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan masyarakat dalam menetapkan tarif gas yang kompetitif namun tetap menarik bagi investor.

Harapan Menuju Swasembada Energi Nasional

Upaya pemerintah dalam memperkuat sektor energi berbasis gas sejatinya merupakan bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi nasional. Dalam konteks geopolitik global dan fluktuasi harga energi dunia, Indonesia perlu mempercepat pengembangan energi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dengan investasi infrastruktur yang masif, dukungan regulasi yang progresif, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan, transformasi sektor energi dapat diwujudkan secara bertahap namun pasti.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan energi adalah pilar utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung transisi energi yang berkelanjutan, salah satunya melalui optimalisasi potensi gas bumi sebagai energi penggerak pembangunan.