Masinton Pasaribu: Penulisan Sejarah Versi Baru Jadi Langkah Strategis Rekonsiliasi Bangsa

beritahariini.news – Aktivis Reformasi 1998, Masinton Pasaribu, menyerukan pentingnya menulis ulang sejarah Indonesia sebagai bagian dari upaya merekatkan persatuan nasional. Ia menegaskan bahwa bangsa tidak boleh menghapus bagian mana pun dari sejarahnya. Sebaliknya, bangsa perlu meluruskan dan menyajikannya secara objektif agar rekonsiliasi nasional dapat terwujud.

Masinton menyampaikan pandangannya dalam Sarasehan Aktivis Lintas Generasi bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu. Ia menilai momen ini sebagai waktu yang tepat untuk memperbaiki narasi sejarah yang selama ini tertulis dari sudut pandang tertentu.

Subjektivitas Sejarah Perlu Dikaji Ulang

Masinton menjelaskan bahwa penulisan sejarah selama ini banyak mengandung subjektivitas karena ditulis oleh pihak pemenang. Ia menilai, narasi semacam itu tidak mencerminkan realitas menyeluruh dan sering kali mengaburkan fakta-fakta penting.

Menurutnya, bangsa perlu meletakkan sejarah nasional dalam bingkai merah putih. Ia percaya bahwa menata kembali narasi sejarah secara jujur dapat memperkuat identitas bangsa dan menghindari polarisasi sosial.

Peristiwa Penting Harus Ditempatkan Secara Objektif

Masinton menyebut sejumlah peristiwa seperti tahun 1948, 1966, dan 1967 sebagai contoh narasi sejarah yang perlu direvisi secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya menempatkan semua peristiwa tersebut dalam kerangka sejarah yang benar, bukan berdasarkan opini atau propaganda kelompok tertentu.

Ia meminta masyarakat melihat sejarah sebagai rangkaian perjuangan bangsa. Dengan cara ini, generasi muda bisa memahami akar konflik, keberhasilan, dan kegagalan nasional tanpa manipulasi informasi.

BACA JUGA : DPR Pertanyakan Kehadiran TNI di Kejaksaan: Wewenang Pengamanan atau Simbol Kekuasaan Berlebih?

Pelurusan Sejarah sebagai Sarana Rekonsiliasi Nasional

Masinton menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah seharusnya bertujuan menyatukan, bukan memecah belah. Ia mengajak semua pihak menggunakan pendekatan pelurusan sejarah sebagai strategi rekonsiliasi bangsa, bukan sekadar koreksi akademis.

Ia menambahkan bahwa sejarah tidak boleh dijadikan alat politik. Jika bangsa ingin bersatu, maka seluruh narasi masa lalu harus dibuka dan dibahas secara jujur.

Respons terhadap Rencana Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Masinton juga menanggapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Ia menyarankan agar rencana tersebut tidak dilanjutkan. Ia khawatir keputusan tersebut akan mengkhianati semangat perjuangan reformasi yang menggulingkan kepemimpinan Orde Baru.

Ia mengingatkan bahwa banyak aktivis mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan nyawa demi menjatuhkan rezim otoriter. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru bisa mencederai ingatan kolektif perjuangan rakyat.

Aktivis 1998 Diimbau Tetap Setia pada Nilai Perjuangan

Masinton meminta aktivis Reformasi 1998 tetap konsisten menjaga cita-cita reformasi. Ia menegaskan bahwa mereka punya tanggung jawab moral untuk memastikan nilai-nilai perjuangan tetap hidup dan tidak digantikan oleh kompromi politik yang merusak keadilan sejarah.

Ia mendorong para aktivis agar menolak segala upaya yang dapat mengaburkan makna perjuangan mereka. Ia juga menekankan bahwa publik perlu terus mengawal narasi sejarah yang objektif dan berimbang.

Pelibatan Publik Jadi Kunci Penulisan Sejarah yang Akurat

Masinton percaya bahwa penulisan sejarah tidak boleh menjadi monopoli negara atau kelompok elit. Ia mengusulkan agar pelaku sejarah, akademisi, masyarakat sipil, dan media berpartisipasi aktif dalam menyusun kembali narasi sejarah bangsa.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan lintas generasi. Ia ingin sejarah Indonesia ditulis berdasarkan fakta, bukan opini. Ia berharap masyarakat bisa mengakses informasi sejarah yang valid dan mudah dipahami.

Penulisan Sejarah Baru Perlu Transparansi dan Akuntabilitas

Masinton meminta pemerintah menjaga transparansi dalam proses penulisan sejarah baru. Ia menegaskan bahwa negara wajib membuka dokumen yang selama ini disembunyikan, agar sejarawan bisa meneliti dan menyampaikan narasi berdasarkan data yang utuh.

Ia juga mendorong terbentuknya tim lintas disiplin yang bisa mengkurasi dan mengedit dokumen sejarah secara profesional. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan referensi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA : Jokowi dan Kaesang Dilirik Sebagai Ketua Umum PSI: Pemilu Raya Jadi Sorotan Politik Nasional

Pelurusan Sejarah Jadi Fondasi Kebangsaan

Masinton Pasaribu menegaskan bahwa bangsa yang besar bukan bangsa yang menyembunyikan masa lalunya, melainkan bangsa yang mampu menghadapi sejarah dengan kepala tegak. Ia percaya pelurusan sejarah akan memperkuat kebangsaan dan membangun fondasi sosial-politik yang lebih kokoh.

Ia mendorong generasi muda agar tidak melupakan sejarah. Ia meminta para pelajar, mahasiswa, dan pemuda memahami bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tapi pedoman membangun masa depan.

Sejarah yang Jujur, Bangsa yang Bersatu

Masinton Pasaribu mengajak seluruh elemen bangsa menjaga kejujuran dalam penulisan sejarah. Ia menilai bahwa hanya dengan kejujuran, bangsa ini bisa berdiri teguh dan bersatu di tengah tantangan zaman.

Dengan menata ulang narasi sejarah secara objektif, transparan, dan adil, Indonesia bisa mewujudkan rekonsiliasi yang sejati. Narasi sejarah yang benar tidak hanya memperbaiki masa lalu, tapi juga menjadi bekal menghadapi masa depan dengan lebih matang.