Kepabeanan ASEAN Dorong Efisiensi Logistik Internasional Melalui Harmonisasi dan Digitalisasi Prosedur

beritahariini.news – Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan kompetitif secara global. Salah satu upaya strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama kepabeanan dalam rangka mendukung efisiensi pengelolaan logistik internasional yang menjadi tulang punggung perdagangan lintas batas.

Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Susila Brata menegaskan bahwa ASEAN saat ini mengedepankan dua pilar utama dalam reformasi kepabeanan regional, yakni Coordinated Border Management (CBM) dan National Logistics Ecosystem (NLE). Keduanya dinilai krusial dalam mengurangi hambatan logistik, mempercepat alur distribusi barang, serta meningkatkan daya saing pelabuhan di kawasan Asia Tenggara.

Regional Workshop on Time Release Study di Surabaya: Momentum Kolaborasi Regional

Komitmen tersebut diperkuat dalam penyelenggaraan Regional Workshop on Time Release Study yang berlangsung pada 18–19 Juni 2025 di Kota Surabaya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DJBC Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkolaborasi dengan Regional Trade for Development (RT4D)—bagian dari kemitraan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA)—dan World Customs Organization (WCO).

Workshop ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan perwakilan instansi kepabeanan, operator pelabuhan, pelaku logistik, dan otoritas perdagangan dari seluruh negara anggota ASEAN untuk berdiskusi, berbagi praktik terbaik, serta menyusun strategi bersama demi menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dan transparan.

Time Release Study: Instrumen Analisis untuk Mengurai Kemacetan Logistik

Dalam workshop tersebut, Susila Brata memaparkan pentingnya implementasi Time Release Study (TRS) sebagai metode kuantitatif yang mengukur durasi proses logistik, dari saat barang tiba di pelabuhan hingga akhirnya keluar dari kawasan pabean. TRS memberikan data empiris terkait titik-titik kritis yang menjadi bottleneck dalam distribusi barang, sehingga memudahkan otoritas dalam mengambil langkah perbaikan yang tepat sasaran.

“Time Release Study adalah alat penting dalam identifikasi hambatan operasional. Dengan data ini, kita bisa memangkas waktu tunggu barang dan menekan biaya logistik yang kerap memberatkan pelaku usaha,” jelas Susila.

Implementasi TRS yang konsisten dan berstandar internasional diharapkan dapat mendorong harmonisasi kebijakan dan prosedur kepabeanan antarnegara ASEAN, menciptakan sistem yang lebih sinkron dan mendukung integrasi pasar regional.

BACA JUGA : Indonesia dan Rusia Perkuat Sinergi Strategis: Fokus Investasi Gula, Ekspor CPO, dan Ketahanan Pangan

Coordinated Border Management: Harmonisasi Lintas Lembaga

Salah satu agenda utama yang disoroti dalam diskusi adalah urgensi penguatan Coordinated Border Management (CBM). Konsep ini menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan, mulai dari bea cukai, otoritas karantina, instansi pelabuhan, hingga lembaga pengawas keamanan dan imigrasi.

“CBM adalah pendekatan menyeluruh untuk menghilangkan duplikasi prosedur dan mempercepat proses perdagangan lintas batas. Koordinasi ini harus didukung oleh platform data bersama dan prosedur yang terintegrasi,” ujar Susila.

Melalui implementasi CBM, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses pemeriksaan, percepatan clearance barang, dan penguatan pengawasan terhadap lalu lintas barang di kawasan perbatasan.

National Logistics Ecosystem: Digitalisasi Sebagai Katalis Efisiensi

Selain CBM, ASEAN juga mendorong percepatan penerapan National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai kerangka kerja nasional untuk integrasi digital antaraktor logistik. NLE menggabungkan berbagai sistem digital—baik dari sektor publik maupun swasta—ke dalam satu platform yang memfasilitasi pertukaran data secara real time.

NLE memberikan keuntungan signifikan berupa:

• Pemangkasan proses administratif

• Pengurangan biaya transaksi logistik

• Peningkatan transparansi dalam pelacakan barang

• Peningkatan daya saing pelaku logistik lokal di pasar global

Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam mendorong implementasi NLE. Workshop di Surabaya menjadi momentum untuk memperkenalkan progres tersebut dan mengajak negara anggota ASEAN lainnya untuk mengadopsi sistem serupa sesuai konteks nasional masing-masing.

Kunjungan ke Terminal Petikemas Surabaya: Studi Kasus Infrastruktur Logistik Nasional

Sebagai bagian dari kegiatan workshop, para peserta diajak mengunjungi Terminal Petikemas Surabaya (TPS)—salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia—yang memiliki peran strategis dalam menunjang perdagangan internasional dan arus logistik ekspor-impor.

Kunjungan ini memberikan gambaran nyata terkait implementasi digitalisasi dan koordinasi kepabeanan di lapangan. TPS menjadi contoh konkret bagaimana integrasi sistem pelabuhan dengan sistem kepabeanan nasional dapat mempercepat proses bongkar muat serta mengurangi biaya logistik yang tinggi.

Inisiatif TPS dalam Meningkatkan Kinerja Logistik Nasional

Sekretaris Perusahaan Terminal Petikemas Surabaya, Erika A. Palupi, dalam pernyataannya, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperkuat efisiensi operasional melalui digitalisasi, standarisasi layanan, dan integrasi sistem informasi.

“Kami terus berupaya mempercepat clearance barang dengan mengintegrasikan teknologi pelabuhan dengan sistem kepabeanan. Ini adalah langkah penting untuk menjawab tantangan logistik global dan meningkatkan daya saing nasional,” ungkap Erika.

Langkah strategis TPS mencerminkan peran vital pelabuhan sebagai titik sentral dalam rantai pasok. Tanpa efisiensi di pelabuhan, seluruh ekosistem logistik akan terhambat, menyebabkan biaya ekonomi yang besar bagi negara dan pelaku usaha.

Menuju ASEAN yang Terintegrasi dan Kompetitif secara Global

Workshop dan agenda reformasi logistik regional ini merupakan bagian dari upaya besar ASEAN dalam menguatkan integrasi ekonomi kawasan, sebagaimana tertuang dalam ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Visi jangka panjang tersebut bertujuan menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tangguh, efisien, dan berorientasi masa depan.

Langkah-langkah seperti TRS, CBM, dan NLE merupakan fondasi utama untuk membangun sistem perdagangan lintas negara yang cerdas, responsif, dan inklusif.

Kolaborasi antarnegara yang diwujudkan dalam forum-forum teknis seperti workshop ini juga menunjukkan bahwa ASEAN tidak hanya berkomitmen secara politis, tetapi juga bersungguh-sungguh dalam menyusun kerangka teknis operasional yang mendukung integrasi.

BACA JUGA : Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter Menjadi Pilar Kestabilan Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Global

Dampak Jangka Panjang bagi Indonesia dan Kawasan

Implementasi kebijakan logistik yang terintegrasi dan efisien akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan, antara lain:

• Penurunan biaya logistik nasional yang selama ini mencapai 23–25% dari PDB

• Peningkatan konektivitas antarwilayah dan negara

• Kemudahan akses pasar internasional bagi UMKM

• Penguatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global

• Pengurangan waktu dwelling time di pelabuhan

Peningkatan efisiensi di sektor logistik juga akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan posisi Indonesia sebagai hub logistik dan manufaktur di kawasan Asia Tenggara.

Menuju Harmonisasi Prosedur dan Efisiensi Logistik ASEAN

Kepabeanan negara-negara ASEAN kini tengah berada dalam tahap transformasi penting menuju sistem logistik yang cerdas, cepat, dan efisien. Workshop di Surabaya menjadi refleksi nyata bahwa harmonisasi prosedur kepabeanan, kolaborasi lintas lembaga, dan adopsi teknologi digital merupakan jalan strategis untuk menciptakan ekosistem logistik yang kompetitif dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan seperti Time Release Study, Coordinated Border Management, dan National Logistics Ecosystem, kawasan ini semakin siap menghadapi dinamika perdagangan global dan memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi.