Kapolda Bangka Belitung Tegaskan Netralitas Polri dalam Pilkada Ulang 2025 di Pangkalpinang dan Bangka

beritahariini.news – Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo, menegaskan bahwa seluruh anggota kepolisian di jajarannya wajib menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pilkada Ulang 2025. Pernyataan ini disampaikan langsung saat ia melakukan peninjauan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 di Kelurahan Gabek I, Kota Pangkalpinang, Rabu, 27 Agustus 2025.

Dalam arahannya, Hendro menekankan bahwa tugas utama kepolisian adalah memastikan keamanan jalannya proses demokrasi, tanpa terlibat dalam bentuk dukungan politik maupun tindakan lain yang berpotensi mencederai prinsip netralitas Polri.

“Anggota netral, mereka hanya bertugas mengamankan penyelenggaraan pilkada ulang ini saja,” ujarnya.

Penyelenggaraan Pilkada Ulang Serentak di Dua Daerah

Pilkada Ulang 2025 digelar serentak di dua wilayah, yakni Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Kabupaten Bangka untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Keputusan penyelenggaraan ulang ini lahir sebagai tindak lanjut atas putusan lembaga berwenang, demi memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kepolisian menjadi garda terdepan dalam menjaga kelancaran pesta demokrasi ini. Namun, Hendro Pandowo mengingatkan, keterlibatan aparat hanya sebatas pengamanan dan tidak boleh bergeser pada ranah politik praktis.

“Kepolisian hanya mengamankan pelaksanaan pilkada ulang di dua daerah ini dan tidak ikut-ikutan mendukung pasangan calon tertentu ataupun tindakan lain yang melanggar netralitas,” tegasnya.

BACA JUGA : Rektor UGM Ova Emilia Tegaskan Kampus Miliki Dokumen Otentik Pendidikan Joko Widodo

Instruksi Tegas kepada Jajaran Polres

Sebelum hari pencoblosan, Kapolda Babel sudah memberikan arahan khusus kepada seluruh jajaran di Polresta Pangkalpinang dan Polres Bangka. Dalam instruksi tersebut, Hendro menekankan bahwa netralitas merupakan harga mati bagi Polri.

Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun anggota kepolisian yang terbukti melanggar prinsip netralitas. “Apabila ditemukan anggota kepolisian yang tidak netral, maka akan ditindak tegas sesuai aturan berlaku,” katanya.

Langkah ini menunjukkan komitmen kepolisian untuk menjaga integritas lembaga sekaligus memastikan masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap aparat selama proses pemilu berlangsung.

Situasi Keamanan di TPS Terkendali

Hingga siang hari pada pelaksanaan Pilkada Ulang, situasi keamanan di seluruh TPS yang tersebar di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka terpantau kondusif. Masyarakat dapat menyalurkan hak pilih tanpa hambatan berarti, dengan proses pencoblosan berjalan tertib sesuai tata cara yang telah diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Hingga saat ini belum ada laporan atau tindakan yang berpotensi mengganggu kelancaran dan keamanan masyarakat dalam pencoblosan. Semua berjalan lancar, aman, dan sesuai aturan,” jelas Hendro.

BACA JUGA : BP Haji Resmi Naik Status Jadi Kementerian Usai RUU Haji Disetujui DPR

Netralitas Polri dan Pentingnya Kepercayaan Publik

Pernyataan Kapolda Babel menjadi pengingat penting tentang peran strategis netralitas Polri dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam konteks Pilkada, keberpihakan aparat kepada salah satu calon tidak hanya menciderai prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.

Dengan menegaskan komitmen netralitas, Polri berusaha membangun kepercayaan publik bahwa setiap suara rakyat benar-benar dijaga secara jujur dan adil. Keamanan bukan hanya soal mencegah kericuhan, melainkan juga memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana tenang tanpa intimidasi.

Dukungan Terhadap Kelancaran Demokrasi Lokal

Selain pengamanan di lapangan, kepolisian juga menjalin koordinasi erat dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting agar Pilkada Ulang dapat berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan pemimpin daerah yang sah secara konstitusional.

Hendro menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Ulang di Bangka Belitung akan menjadi tolok ukur komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menegakkan demokrasi. “Kami mendukung seluruh pihak bekerja sesuai ketentuan agar proses ini menghasilkan keadilan bagi semua,” katanya.

Pilkada Ulang 2025 di Pangkalpinang dan Bangka berlangsung dalam pengawasan ketat kepolisian yang menekankan prinsip netralitas. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, menegaskan aparat hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban tanpa campur tangan politik. Hingga kini, situasi keamanan di TPS berjalan lancar dan kondusif.

Netralitas Polri menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik dan kelancaran demokrasi. Dengan langkah tegas yang diambil, diharapkan Pilkada Ulang ini dapat menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar dipilih rakyat secara adil dan bebas dari intervensi.