Harga Singkong untuk Industri Tepung Resmi Ditentukan Rp1.350 per Kg

beritahariini.news – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menetapkan harga singkong untuk kebutuhan industri tepung di angka Rp1.350 per kilogram (kg). Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap para petani singkong yang sebelumnya mengeluhkan harga jual yang terlalu rendah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa aturan ini mulai berlaku secara nasional mulai Jumat, 31 Januari 2025. Langkah ini juga sebagai respons terhadap aksi demonstrasi ribuan petani singkong yang menuntut keadilan harga di berbagai pabrik tapioka, khususnya di Tulangbawang, Lampung.

Alasan Penetapan Harga Singkong Rp1.350 per Kg

Dalam beberapa bulan terakhir, para petani singkong menghadapi kesulitan akibat harga jual yang terus merosot. Beberapa pabrik tapioka diketahui hanya membeli singkong dari petani dengan harga rendah, bahkan mencapai Rp1.100 per kg dengan potongan rafaksi 15-18%. Sementara itu, ada pabrik lain yang menawarkan harga lebih tinggi, yakni Rp1.300-Rp1.400 per kg, tetapi dengan rafaksi yang lebih besar, berkisar 35-38%.

Melihat kondisi yang merugikan petani tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan cepat dengan menetapkan harga dasar singkong di angka Rp1.350 per kg.

“Saya putuskan mulai hari ini, harga singkong Rp1.350 per kilogram. Jika ada pihak yang melanggar, mereka harus berhadapan langsung dengan saya,” tegas Mentan Amran saat memberikan keterangan pers di Jakarta.

Pengawasan Ketat terhadap Impor Singkong

Selain menetapkan harga singkong untuk industri tepung, Kementerian Pertanian juga akan memperketat regulasi impor komoditas ini. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil panen petani dalam negeri terserap dengan optimal sebelum Indonesia membuka pintu bagi impor singkong dari luar negeri.

Mentan Amran menjelaskan bahwa semua kebijakan impor singkong kini harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi langsung dari Kementerian Pertanian. Ia juga memastikan bahwa singkong kini masuk dalam daftar komoditas Larangan dan Pembatasan (Lartas), sehingga pengawasannya akan lebih ketat.

BACA JUGA : Indonesia Siapkan Kawasan Industri untuk Menampung Relokasi Pabrik dari China

“Mulai hari ini, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk menahan kebijakan impor singkong. Impor hanya diperbolehkan jika stok dalam negeri tidak mencukupi. Petani kita harus diutamakan,” ujar Amran dengan tegas.

Pemerintah juga akan mengawasi praktik perdagangan singkong untuk mencegah spekulasi harga yang dapat merugikan petani. Jika ditemukan ada industri yang sengaja membeli dengan harga di bawah ketentuan, pemerintah tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas.

“Kalau ada industri yang melanggar aturan ini, kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi. Jangan main-main! Saya adalah bapaknya petani dan industri singkong. Semua pihak harus mendapatkan keuntungan, petani harus tersenyum, dan industri juga tetap berjalan,” tegas Amran.

Dampak Kebijakan Ini bagi Petani dan Industri Harga Singkong

Dengan adanya penetapan harga minimum singkong sebesar Rp1.350 per kg, para petani kini memiliki jaminan harga yang lebih stabil dan tidak perlu khawatir dengan permainan harga dari industri. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani singkong serta memastikan keberlanjutan industri tapioka di dalam negeri.

Selain itu, kebijakan pembatasan impor juga akan memberikan ruang lebih besar bagi petani lokal untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan singkong nasional. Dengan begitu, industri tepung dan tapioka dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, serta lebih banyak menyerap hasil panen petani dalam negeri.

Dari sisi industri, regulasi ini juga memberikan kepastian harga bahan baku yang lebih stabil, sehingga pelaku usaha dapat melakukan perencanaan produksi dengan lebih baik tanpa harus terpengaruh fluktuasi harga yang tidak terkontrol.

Harapan ke Depan: Petani dan Industri Sama-sama Diuntungkan

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan ekosistem perdagangan singkong yang lebih sehat, di mana baik petani maupun industri mendapatkan manfaat secara seimbang.

Ke depannya, pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan harga ini, serta memberikan pendampingan kepada petani agar hasil panen mereka semakin berkualitas dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, para petani singkong kini memiliki harapan baru untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak, sementara industri juga dapat berkembang dengan lebih optimal tanpa harus mengandalkan impor.