Empat Pulau Resmi Masuk Wilayah Aceh, Gubernur Sumut Tunjukkan Sikap Legawa

beritahariini.news – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan empat pulau yang sebelumnya menjadi objek sengketa wilayah antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh. Penetapan ini mendapat respons positif dan sikap legawa dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keputusan tersebut.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Medan pada hari Selasa, Bobby Nasution menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari kajian mendalam berdasarkan dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah menyampaikan keputusan ini dengan mempertimbangkan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak ada satu pun pihak yang memiliki niat untuk memecah-belah bangsa.

Dokumen Historis Jadi Dasar Hukum Penetapan Wilayah

Penetapan empat pulau sebagai wilayah Aceh berdasarkan temuan dokumen hukum yang valid, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992 yang ditandatangani pada tanggal 24 November 1992. Dokumen ini menjadi dasar legalitas kuat bagi keputusan Presiden Prabowo. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan arsip yang otentik dan masih berlaku.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa keputusan tersebut telah mempertimbangkan dokumen dari berbagai instansi seperti Sekretariat Negara, Kemendagri, serta Pemerintah Provinsi Aceh. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat dari pemerintah pusat atau salah satu provinsi untuk secara sepihak mengklaim kepemilikan pulau, dan seluruh keputusan diambil berdasarkan fakta hukum yang sah.

BACA JUGA : Presiden Prabowo Ajak Singapura Dukung Transformasi Kesehatan Indonesia: Kolaborasi Strategis Demi Pembangunan Manusia Berkualitas

Kesepakatan Wilayah Diteguhkan Melalui Penandatanganan Bersama

Dalam rangka memperkuat keputusan administratif tersebut, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan batas wilayah antara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Penandatanganan ini mencerminkan semangat musyawarah, keterbukaan, dan kebijaksanaan dalam mengakhiri sengketa batas wilayah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Bobby Nasution mengungkapkan bahwa walau secara pribadi ia baru menjabat sebagai Gubernur Sumut di tahun 2025, proses penetapan batas wilayah ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1992, jauh sebelum ia aktif dalam jabatan publik. Ia menilai bahwa keputusan ini merupakan langkah yang bersejarah dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan lokal atau sektoral.

Himbauan untuk Masyarakat: Jangan Terprovokasi Isu

Dalam pernyataannya, Bobby Nasution secara tegas mengajak masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial atau di masyarakat yang berpotensi memperkeruh suasana. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah demi menjaga persatuan bangsa, bukan sekadar menyelesaikan perbedaan administratif.

Gubernur juga meminta masyarakat di kedua provinsi agar menghentikan segala bentuk provokasi, termasuk pelaporan dan isu-isu yang memecah belah. Menurutnya, keputusan ini merupakan bentuk penguatan semangat kebangsaan serta wujud dari pengelolaan negara yang berbasis konstitusi dan hukum.

Penekanan Pemerintah Pusat terhadap Akurasi Informasi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa pemerintah diminta langsung oleh Presiden untuk mengklarifikasi setiap isu yang berkembang di masyarakat terkait dinamika penetapan empat pulau tersebut. Ia membantah narasi bahwa salah satu pemerintah provinsi berinisiatif merebut atau memasukkan wilayah secara sepihak ke dalam administratifnya.

Prasetyo menjelaskan bahwa penetapan wilayah ini tidak berdasarkan klaim politik, melainkan dokumen administratif yang valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan yang diambil merupakan jalan tengah terbaik bagi seluruh pihak.

Akar Sengketa Wilayah yang Telah Berlangsung Lama

Perlu diketahui bahwa sengketa mengenai empat pulau ini bukan permasalahan baru. Perselisihan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara mencuat kembali setelah adanya proses kodifikasi wilayah oleh pemerintah pusat. Proses ini bertujuan menyesuaikan peta wilayah dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan sebagai bagian dari registrasi penamaan pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pernyataannya sebelumnya menyebutkan bahwa keputusan tentang batas wilayah ini telah melalui kajian geografis mendalam dan melibatkan berbagai instansi. Ia juga menyatakan bahwa Kemendagri terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum apabila ada pihak yang ingin menyampaikan keberatan, termasuk melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Implikasi Terhadap Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Lokal

Penetapan batas wilayah ini memiliki dampak administratif dan sosial yang signifikan. Pemerintah Provinsi Aceh kini memiliki tanggung jawab administratif untuk mengelola keempat pulau tersebut, termasuk menyusun rencana pembangunan wilayah, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya alam di dalamnya.

Sementara itu, bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, keputusan ini mengakhiri ambiguitas administrasi yang sebelumnya menimbulkan kebingungan di level masyarakat bawah. Dengan adanya keputusan yang definitif, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan di wilayah yang menjadi kewenangannya.

BACA JUGA : Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Kalimantan: Mendarat di Tabalong, Lanjutkan Tugas Kenegaraan ke Kabupaten Paser

Simbol Solidaritas dan Kematangan Demokrasi

Sikap legawa yang ditunjukkan oleh Gubernur Sumatera Utara mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Banyak pihak memuji pendekatan dialogis dan konstitusional yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan ini. Penandatanganan kesepakatan antara kedua kepala daerah menjadi simbol solidaritas nasional, yang menunjukkan kematangan demokrasi Indonesia dalam mengelola perbedaan dan konflik.

Momentum ini juga dianggap sebagai perwujudan semangat Bhineka Tunggal Ika yang tidak hanya menjadi semboyan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata melalui kolaborasi lintas provinsi dan arahan tegas dari pemerintah pusat.

Menatap Masa Depan dengan Semangat Persatuan

Penetapan empat pulau ke wilayah Aceh menjadi catatan penting dalam perjalanan otonomi daerah dan penguatan kewilayahan di Indonesia. Keputusan ini diambil bukan hanya berdasarkan pertimbangan teknis dan hukum, tetapi juga semangat menjaga persatuan bangsa di tengah kemajemukan.

Pemerintah pusat, melalui Presiden dan kementerian terkait, telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan menuntaskan persoalan ini secara adil dan bijaksana. Di sisi lain, sikap kooperatif dari Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh menjadi contoh bahwa penyelesaian konflik tidak harus bermuara pada permusuhan, tetapi dapat berakhir dalam semangat persaudaraan untuk bangsa yang lebih kuat dan bersatu.